Loading...

KPK akan Awasi Dinasti Politik di Daerah

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dinasti politik memiliki potensi tinggi terjadi tindak pidana korupsi di daerah berdasarkan fakta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT).

“KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta Jumat.

Basaria menegaskan KPK tidak melarang adanya politik atau kepala daerah “turun- menurun” jika dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Basaria, intinya apabila orang tua atau anak menjadi kepala daerah atau pejabat negara tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Basaria menyatakan penyidik KPK akan menindak tegas pejabat negara maupun kepala daerah yang terlibat korupsi dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan koruptor.

Dinasti politik menjadi sorotan publik usai KPK menangkap Walikota Kendari Sulawesi Tenggara Andriatma Dwi Putra bersama bapaknya yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.

Keduanya menjadi tersangka dugaan penerima suap dari pihak swasta untuk pendanaan kampanye pencalonan kepala daerah.

Andriatma menggantikan Asrun sebagai Walikota Kendari yang telah bertahta selama dua periode atau 10 tahun.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
KPU: Debat Kedua Pilpres Lebih Lancar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pelaksanaan d...
Indef: Visi Jokowi Terkait B100 Sulit Dicapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly ...
Soal Ledakan, Wiranto: Ada pihak yang iseng dan usil sengaja membuat kericuhan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wi...
Kanal: Nasional