Loading...

KPK Akan Buktikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi e-KTP

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Usai eksepsi Setya Novanto ditolak oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menguraikan andil Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“KPK akan membuktikan secara lebih rinci perbuatan terdakwa termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (4/1/2018).

Febri mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas putusan majelis hakim yang menolak eksepsi Novanto. Sebab, dari situlah nantinya KPK akan membuktikan konstruksi perkara yang dimainkan Novanto dan beberapa pihak lainnya sehingga negara merugi Rp2,3 T.

“Tentu KPK ucapkan terima kasih pada majelis hakim atas putusan sela yang menurut kami sangat klir dan jelas tadi. Setelah putusan sela ini kita akan masuk ke lembar berikutnya dalam penanganan kasus e-KTP denga terdakwa SN,” kata Febri.

Novanto sebelumnya didakwa bersama-sama melakukan korupsi proyek e-KTP. Dia dianggap memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov juga dinilai melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan e-KTP.

Selain itu, ia pun menerima imbalan sebesar USD7,3 juta dan jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan almarhum Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi dari tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Yanto menyatakan, dakwaan terhadap Novanto sah secara hukum.

“Menyatakan keberatan eksepsi kuasa hukum terdakwa setya novanto tidak dapat diterima. menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Dak/88/24/12/2017 6 Desember 2017 telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini,” kata hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Lantaran keberatan pihak Setya Novanto atas dakwaan tidak dapat diterima, lalu hakim pun memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan. Adapun rencananya sidang digelar setiap dua kali sepekan yakni pada hari Senin dan Kamis.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas terdakwa Setya Novanto, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” ungkapnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Seluma Bengkulu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sab...
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Penyebar Konten Terorisme Diancam UU-ITE, PKS: Bersikap Bijaklah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menanggapi kejadian terorisme yang membunuh puluhan umat Islam yang sedang...
F-PKS Minta Kemenlu dan KBRI Lindungi WNI di Selandia Baru JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengutuk penembakan brutal kepada pulu...
Kanal: Nasional