Loading...

KPK Akan Buktikan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi e-KTP

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Usai eksepsi Setya Novanto ditolak oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menguraikan andil Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“KPK akan membuktikan secara lebih rinci perbuatan terdakwa termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (4/1/2018).

Febri mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas putusan majelis hakim yang menolak eksepsi Novanto. Sebab, dari situlah nantinya KPK akan membuktikan konstruksi perkara yang dimainkan Novanto dan beberapa pihak lainnya sehingga negara merugi Rp2,3 T.

“Tentu KPK ucapkan terima kasih pada majelis hakim atas putusan sela yang menurut kami sangat klir dan jelas tadi. Setelah putusan sela ini kita akan masuk ke lembar berikutnya dalam penanganan kasus e-KTP denga terdakwa SN,” kata Febri.

Novanto sebelumnya didakwa bersama-sama melakukan korupsi proyek e-KTP. Dia dianggap memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov juga dinilai melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan e-KTP.

Selain itu, ia pun menerima imbalan sebesar USD7,3 juta dan jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan almarhum Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi dari tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Yanto menyatakan, dakwaan terhadap Novanto sah secara hukum.

“Menyatakan keberatan eksepsi kuasa hukum terdakwa setya novanto tidak dapat diterima. menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Dak/88/24/12/2017 6 Desember 2017 telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini,” kata hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Lantaran keberatan pihak Setya Novanto atas dakwaan tidak dapat diterima, lalu hakim pun memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan. Adapun rencananya sidang digelar setiap dua kali sepekan yakni pada hari Senin dan Kamis.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas terdakwa Setya Novanto, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” ungkapnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
JK: Pendekatan Politik dan Ekonomi sudah Dijalankan untuk Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pendekatan secara politik dan ekon...
Peneliti LIPI Usulkan Pemilu di Papua Ditunda JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermaw...
Menko Polhukam Tegaskan Operasi Penyelamatan di Nduga, Papua Masih Terus Dilakukan JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan s...
KPI Minta Stasiun TV Hentikan Iklan ‘Shopee Blackpink’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan peringatan keras kepada 11 st...
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Kanal: Nasional