Loading...

KPK Harap Hakim Praperadilan Setnov Bisa Adil

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan hakim tunggal Kusno dapat bersikap adil dalam memimpin sidang praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek KTP elektronik.

“Harapan kami pengadilan dalam hal ini hakim tunggal bisa bersikap ‘fair’. Apa pun yang didalilkan oleh pemohon silakan tetapi kami seyakin-yakinnya penetapan tersangka sudah benar, sesuai prosedur, dan dapat dibuktikan nanti di pemeriksaan sidang perkara pokok,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.

Sementara soal telah dilimpahkannya berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, ia menyatakan bahwa tim biro hukum KPK tetap akan fokus menghadapi proses praperadilan itu.

“Kita harus bisa memahami dan juga mengerti prosedur pemeriksaan praperadilan dan perkara pokok dua hal yang berbeda, meskipun itu terkait satu sama lain. Kami prinsip praperadilan ini dilakukan untuk mengecek atau menguji bukti formal dan prosedur formalnya. Sementara untuk perkara pokok adalah membuktikan apakah bukti materil benar atau tidak,” tuturnya.

Ia belum mengetahui soal jadwal sidang Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Kemudian selanjutnya kami jujur saja tidak tahu jadwal yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan siapa aja Majelis Hakimnya karena itu jadi otoritas pihak pengadilan dan kami hanya sifatnya menunggu pemberitahuan itu dari Jaksa Penuntut Umum,” ucap Setiadi.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
Gaza Dibombardir, Fraksi PKS Kecam Agresi Israel JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Militer Israel kembali membombardir wilayah Gaza dalam dua hari ini yang m...
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan penghapusan sanksi admini...
Kemenko PMK: Libur dan Cuti 2019 Bertambah saat Pemilu, Berkurang saat Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko...
Bahas Rekonstruksi Lombok-Palu, Wapres Panggil Menkeu-MenPUPR JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
HRS Jadi Korban dalam Kasus Bendera Tauhid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Arab Saudi diminta mengklarifikasi berbagai masalah yang tengah...
Kanal: Nasional