Loading...

KPK: Jangan Pilih Kandidat yang Terlibat Korupsi

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dalam gelaran Pilkada Serempak 2018 yang pro pemberantasan korupsi. Agar nantinya tak merugikan masyakat, lembaga antikorupsi juga mengimbau agar tidak memilih calon yang terlibat praktik korupsi.

Imbauan itu disampaikan KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah. Menutur Febri, akan ada konsekuensi jika masyarakat memilih figur yang terindikasi atau terlibat praktik korupsi.‎

Sejauh ini beberapa partai politik sudah mendeklarasikan kadernya untuk berlaga dalam kontestasi Pilkada Serempak 2018. Misalnya, PDIP yang telah resmi mengusung kadernya, I Wayan Koster untuk maju sebagai Gubernur Bali dalam Pilkada Bali 2018.

Koster sendiri sebelumnya telah bolak balik diperiksa penyidik KPK di sejumlah kasus korupsi. Salah satunya korupsi penggiringan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora Universitas. Angelina Sondakh yang merupakan pesakitan kasus itu sebelumnya dalam persidangan memastikan adanya aliran uang kepada Koster yang disebut `pak Bali`.

Dalam surat dakwaan KPK terhadap Angelina disebutkan bahwa Wayan Koster saat menjabat Wakil Koordinator Pojka Komisi X menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari Permai Grup, kerajaan bisnis Mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Pemberian uang itu untuk membantu Angie, sapaan akrab Anglina Sondakh selaku anggota Komisi V, untuk memuluskan pembahasan anggaran Wisma Atlet SEA Games di Kemenpora.

“Ketika masyarakat memilih, yang perlu diingat adalah orangnya yang akan dipilih akan memimpin mereka 5 tahun kedepan, karena itu ‎kalau yang dipilih adalah orang yang terlibat dalam kasus korupsi itu akan merugikan masyarakat itu sendiri,” ungkap Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2018).

Bagi KPK, penting jika pemimpin hasil gelaran Pilkda Serempak 2018 mempunyai komitmen pemberantasan korupsi. Terlebih sejauh ini, lembaga antikorupsi telah banyak memproses kasus yang melibatkan kepala daerah. Karena itu, komitmen pemberantasan korupsi sangat penting.

“Agar hasil dari pemilihan kepala daerah itu menghasilkan pemimpin yang bersih dan tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, tentu saja yang pertama kali harus dimulai adalah masyarakat sebagai pemilih harus memilih pemimpin yang paling baik dan juga komitmen pemberantasan korupsi.

Kemudian, Bagi KPK itu bagian penting kalau bicara mencegah korupsi di daerah nanti, “karena KPK juga cukup banyak memproses kepala daerah baik melalui OTT ataupun penanganan perkara melalui case building (mulai penyelidikan).‎ Kami selalu berharap hal ini tak terjadi lagi kalau kepala daerahnya sejak awal mulai dari proses pemilihan itu punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” tandas Febri.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Australia Harus Batalkan Kebijakannya Soal Ibukaota Israel JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel ...
Indonesia Diminta Berperan Lebih Stategis Hentikan Diskiriminasi Terhadap Suku Uighur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok yang be...
Tanamkan Jiwa Bahari, PJ91 Gelar Reuni diatas KRI 591 SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM, - Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) provinsi Jawa Timur kembali menggela...
Kreativitas Jurnalis Muda Meningkatkan Literasi Warga BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Kaum muda millennial harus kreatif, karena perkembangan ilmu dan teknologi ...
Inilah Wilayah Jabodetabek yang Berpotensi Banjir di 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan D...
Kanal: Nasional