Loading...

KPU Larang Parpol Kampanye di Media Massa

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sejumlah aturan dalam masa kampanye yang akan dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019, di antaranya melarang kampanye di media massa.

“Gugus tugas KPU mengambil keputusan bahwa iklan kampanye dilarang di media cetak dan elektronik dan lembaga penyiaran, karena iklan kampanye akan difasilitasi oleh KPU dan masa iklan kampanye itu dibatasi, yaitu hanya 21 hari,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, ketika dihubungi tajuktimur.com, Jumat (2/3).

Kendati demikian, sambung Wahyu, pihaknya memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu 2019 untuk melakukan sosialisasi internal di partai politik masing-masing. “Metodenya adalah melalui pemasangan bendera dan nomor urut partai, serta pertemuan terbatas yang bersifat internal yang harus dilaporkan ke KPU dan Panwaslu setempat,” ucap Wahyu.

Terkait pelarangan kampanye di media massa, ia menyebutnya sebagai bentuk keadilan untuk seluruh partai politik peserta pemilu 2019. Karena tidak semua partai politik memiliki akses untuk melakukan kampanye di media massa.

“Kita harus menjamin bisa memenuhi prinsip kesetaraan bagi partai politik. Tidak fair bagi kami, partai politik yang punya afiliasi dengan media bisa beriklan setiap saat dan sebaliknya yang tidak punya afiliasi akan sulit punya akses (ke media massa),” kata Wahyu.

Dia menjelaskan, salah satu prinsip kampanye yakni harus berkeadilan dan tertib. “Ini sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu beserta nomor urutnya, sampai dengan masa kampanye nanti ada sekitar tujuh bulan. Tujuh bulan itu harus kita atur sedemikian rupa oleh gugus tugas dalam jangka menjaga ketertiban dan keadilan proses sosialisasi kampanye,” kata Wahyu.

Bagi partai politik atau kandidat yang melanggar aturan kampanye ini, akan mendapat sanksi dari KPU bersama Bawaslu dan KPI. “Ada sanksi yang diberikan, sanksinya administratif jadi tidak sampai dengan tahapan diskualifikasi,” tutupnya.

(fr)

Berita Lainnya
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Satgas Pangan Pantau Stok Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Satgas Pangan akan melakukan pemantauan untuk memastikan stok kebutuhan po...
Sandiaga Doakan Calon Penggantinya di DKI BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Sandiaga Uno menghadiri acar...
KPU Akan Tetapkan Hasil Perbaikan DPT Tahap II JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Per...
Kanal: Nasional