Loading...

KPU: PBB dan PKPI Lolos Verifikasi Administrasi

YOGYAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil penelitian perbaikan verifikasi administrasi partai politik gelombang kedua, Minggu (24/12/2017), dan meloloskan dua dari sembilan partai politik sebagai akibat dari pemenangan gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedua partai politik yang menyusul ke tahap verifikasi faktual tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Berdasarkan penelitian akhir terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh sembilan parpol, KPU menyimpulkan ada dua yang memenuhi syarat secara administratif dan dilanjutkan ke verifikasi faktual,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari seperti dikutip Antara di Yogyakarta, Minggu (24/12).

Sembilan parpol tersebut bisa kembali ke tahap verifikasi administrasi bakal calon peserta Pemilu 2019 karena berhasil memenangkan gugatan perkara di Bawaslu.

Awalnya, kesembilan partai tersebut gagal mendaftar ke KPU RI karena dokumen persyaratan pendaftarannya tidak lengkap. Sembilan partai tersebut kemudian melaporkan komisioner KPU RI ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi.

Kesembilan parpol tersebut adalah PKPI, PBB, Partai Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan PIKA.

Sementara itu, terhadap tujuh partai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan merasa tidak terima dengan keputusan KPU, mereka dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu.

“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada partai yang tidak lolos untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu, terhitung tiga hari kerja sejak keputusan KPU,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.

Artinya, apabila ketujuh partai tersebut keberatan, maka masih memiliki waktu melapor ke Bawaslu hingga Rabu (29/12).

Dengan demikian, total partai politik yang berhasil lolos ke tahap verifikasi faktual ada 14 partai. Pemberlakuan verifikasi faktual akan berbeda bagi partai peserta Pemilu sebelumnya dan partai baru.

“Verifikasi faktual itu dilakukan untuk parpol baru di seluruh daerah, sementara untuk partai lama yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual di daerah otonom baru atau provinsi baru,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Untuk 10 partai lama, verifikasi faktual akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dan 17 kabupaten/kota baru di Sulawesi Tenggara.

(and/ttcom) 

Berita Lainnya
Kemenko PMK: Libur dan Cuti 2019 Bertambah saat Pemilu, Berkurang saat Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko...
Bahas Rekonstruksi Lombok-Palu, Wapres Panggil Menkeu-MenPUPR JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
HRS Jadi Korban dalam Kasus Bendera Tauhid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Arab Saudi diminta mengklarifikasi berbagai masalah yang tengah...
Whatsapp Teliti Hoaks Selama Kampanye Pemilu di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Platform media sosial percakapan Whatsapp meneliti hoaks atau kebohongan s...
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
Kanal: Nasional