Loading...

KPU Pusat: 12 Partai Lolos, Dua Lainnya Gagal

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan penelitian hasil perbaikan verifikasi administrasi untuk 14 partai politik dan dua di antaranya dinyatakan tidak lolos ke tahap verifikasi faktual.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI Jakarta, Kamis (14/12) malam.

“Akan ada 12 partai politik yang dilanjutkan ke proses verifikasi faktual, dan dua parpol tidak bisa melanjutkan verifikasi faktual,” kata Arief di Jakarta.

Kedua partai politik yang tidak lengkap administrasi, meskipun telah melalui tahapan perbaikan tersebut, adalah Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Penyampaian hasil perbaikan verifikasi tersebut sangat mepet dengan tenggat waktu yang dimiliki KPU, yakni 13 Desember 2017 pukul 23:59 WIB.

Sebelumnya, KPU berencana menyampaikan hasil perbaikan verifikasi administrasi tersebut pada Rabu pukul 17:00 WIB. Namun, KPU baru menyampaikannya pukul 22:50 WIB.

Sementara, 12 partai yang dinyatakan lolos ke verifikasi faktual adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya, KPU menjadwalkan pelaksanaan verifikasi faktual mulai Jumat (15/12) bagi ke-12 partai tersebut. Verifikasi faktual dilakukan dengan pemeriksaan keberadaan kantor, 30 persen keterwakilan perempuan pengurus serta jumlah anggota partai di dewan pimpinan pusat (DPP) dan dewan pimpinan daerah (DPD).

“Verifikasi faktual itu dilakukan untuk parpol baru di seluruh daerah, sementara untuk partai lama yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual di daerah otonom baru atau provinsi baru,” kata Arief.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
Panglima Kogasgabpad Serahkan Kunci Rumah Kepada Warga Lombok LOMBOK, TAJUKTIMUR.COM - Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Rehabilitasi dan Reko...
PKS Targetkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Sukabumi Naik SUKABUMI, TAJUKTIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi menargetkan keterwakilan pe...
Lion Air: Identifikasi Korban Masih Tetap Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro m...
BIN: Tujuh PTN di 15 Provinsi Terpapar Paham Radikal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Badan Intelijen Nasional (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, ada ...
Ma’ruf Amin Imbau Pendukung Capres Selalu Rukun MEDAN, TAJUKTIMUR.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin menyerukan, agar...
Kanal: Nasional