Loading...

Kru Dan Karyawan Garuda Ancam Mogok Massal Saat Mudik Lebaran

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengancam hendak melakukan mogok kerja kru dan karyawan Garuda. Ancaman mogok massal itu disebabkan oleh belum adanya tanggapan dari Pemerintah atas permintaan para karyawan Garuda, salah satunya adalah melakukan perombakan pada jajaran direksi BUMN tersebut. Pembenahan jajaran direksi Ini harus segera dilakukan demi menghindari keterpurukan Garuda.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Kapten Bintang Handono memastikan 1.300 pilot dan 5.000 kru Garuda Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja dalam waktu dekat, tepatnya saat arus mudik Lebaran.
Semua kru dan karyawan Garuda yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), yang berjumlah sekitar 10 ribu orang dipastikan melakukan mogok massal pada waktu yang telah ditentukan.

“Saat ini, kami masih menunggu niat baik pemerintah untuk menyelamatkan Garuda
Karena semua kru dan karyawan Garuda sepakat aksi mogok adalah jalan satu-satunya untuk melakukan misi penyelamatan perusahaan yang kian hari makin terpuruk”, ujar Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Kapten Bintang Handono.

APG dan Sekarga telah menyampaikan rencana mogok dan tuntutan mereka kepada pemerintah setahun lalu. Hal yang sama mereka lakukan pada 2 Mei lalu dengan memberikan waktu kepada pemerintah hingga 30 hari kerja. Dihitung, tenggat waktu sudah hampir habis dan waktu kami unjuk rasa semakin dekat.
Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan Nasution juga mengiyakan, bahwa salah satu alasan mogok kerja itu adalah mediasi antara karyawan dan direksi Garuda yang tak kunjung memenuhi titik temu. Padahal mediasi diperlukan untuk membahas kerugian perusahaan hingga US$ 213,4 juta atau sekitar Rp 2,88 triliun pada 2017, yang diduga karena kegagalan direksi dalam mengelola perusahaan.

Akibat aksi mogok massal kru dan karyawan Garuda, apabila benar-benar terjadi maka akan ada tiga permasalahan internal yang berdampak terhadap pelayanan kepada pelanggan yaitu masalah operasional, keuangan, dan hubungan industrial.
Untuk menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Sekarga meminta pemerintah merestrukturisasi jumlah direksi, yang saat ini delapan orang menjadi enam orang.
Penjelasan Corporate Affairs Asosiasi Pilot Garuda Kapten Eric Ferdinand menyatakan pergantian direksi tersebut didasari anggapan karyawan terhadap beberapa orang Direktur Garuda yang tidak mengerti permasalahan perusahaan.

“Kami dari Sekber ( serikat bersama ) Sekarga dan APG  sudah membuat Pers release dari Mei 2017 terkait permasalahan GA ( setelah RUPS 2017 ) yang mana hasil RUPS itu tidak memenuhi Regulasi Penerbangan, tidak adanya Direktur Oprasi dan Direktur Tehnik sesuai dgn CASR 121 dan UU penerbangan No.1 thn 2009 dan pada saat bersamaan AOC (Air Operator Certificate) PT Garuda Indonesia akan berakhir pada tgl 11juni 2017 ini berarti pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap AOC tersebut adalah Direktur operasi dan Direktur Teknik karena apabila tidak ada yang bertanggung jawab Garuda akan otomatis stop beroperasi”, jelas Bintang.

Atas dasar pers release APG dan Sekarga tersebut diangkatlah Direktur teknik dan direktur operasi oleh DZ tanpa melalui proses RUPS.
Berjalannya waktu begitu banyak terjadi pelanggaran aturan-aturan di perusahaan yang sudah disepakati dan wajib untuk dipatuhi. Ditambah lagi banyak kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada costumer.

“Mogok bukan tujuan kami karena tujuannya kita adalah perhatian Pemerintah untuk menyelamatkan GA (Garuda Airlines),” tutup Bintang (1/6/2018).

Sementara itu menanggapi pernyataan sikap dan tuntutan para kru dan karyawan Garuda, pihak Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Pahala Mansury meminta agar para pilot dan kru maskapai pelat merah itu tetap fokus bekerja seperti biasa. Ia juga berharap APG dan Sekarga dapat tetap memprioritaskan komitmen bersama terkait upaya pemenuhan hak konsumen khususnya jelang periode peak season yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Adapun persoalan yang terjadi sudah diketahui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 3 Mei 2018, dan Menteri Perhubungan meminta ancaman mogok karyawan Garuda Indonesia diselesaikan secara bipartit antara korporasi dan serikat kerja, untuk menggelar dialog agar menemukan jalan keluar.

Berita Lainnya
Wapres Jusuf Kalla Yakin Pilkada Serentak Aman JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Wakil Presiden M Jusuf kalla menyakini pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2018 berlangsu...
Wiranto: Pelantikan Iwan Bule untuk Kawal Pilgub Jabar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Menko Polhukam Wiranto mengatakan pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Polisi Mochamad Iriawan s...
Ratna Sarumpaet Datangi KPK Tagih Kasus Ganjar Pranowo JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah...
Aman Abdurrahman Dijatuhi Vonis Mati JAKARTA TAJUKTIMUR.COM - Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Jaini telah menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Aman Abdurrahman dal...
Industri Manufaktur Kejar Produksi Setelah Libur Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Industri manufaktur diyakini akan meningkatkan kembali produktivitasnya setelah masa libur panjang Lebaran tahun ini. Lonja...
Kanal: Nasional