Loading...

KSPI Bersama Pemerintah Dukung Wujudkan Suksesnya Pilkada Dan Pilpres 2019

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Ajang pemilihan umum (pemilu) baik pada tingkat legislatif (pileg), daerah (pilkada), hingga presiden (pilpres) ternyata merupakan moment penting bagi para buruh (pekerja) diseluruh Indonesia, karena moment tersebut merupakan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam membuat kebijakan Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kehidupan buruh kedepan. Seperti yang diutarakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Mohammad Said Iqbal atau yang akrab disapa dengan Said Iqbal dikantor sekretariat pusat KSPI, jl. Pondok Gede Raya No.11, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Setidaknya ada sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (sepultura) yang ditawarkan oleh buruh kepada para calon anggota dewan, maupun calon kepala daerah dan calon presiden. Bagi para calon tersebut harus bersedia mendukung program atau tuntutan buruh apabila ingin dipilih.

Sebab pada dasarnya kalangan pekerja/buruh membutuhkan figur pemimpin-pemimpin politik yang peduli pada buruh. Selama ini suara buruh cenderung tidak dianggap tetapi KSPI mempunya misi politik untuk nasib buruh, terutama dalam butir sepultura yang diajukan, antara lain adalah memastikan upah layak dan pencabutan PP  No.78/2015 yang memuat hak berunding buruh ditiadakan.

“Ini peristiwa penting,  jangan golput karena kamu (pekerja) dan keluargamu jumlahnya 50%  atau setengah dari data pemilih, jadi kamu penentu bukan pembantu, bukan follower tapi penentu kebijakan”, tegas Said Iqbal di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Agar dapat menyalurkan aspirasi politik, para pekerja diharapkan aktif datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mengikuti proses pileg, pilkada serentak 2018, dan pilpres 2019 dengan hati gembira dan sukacita karena para pekerja juga ingin menentukan arah kebijakan yang dibuat Pemerintah terutama yang berkaitan dengan nasib buruh/pekerja. Said Iqbal juga menghimbau seluruh pekerja ditanah air untuk memilih para wakil rakyat dan presiden yang ingin diusung sesuai hatinurani secara jujur.  Oleh karena itu menurutnya proses pemilu, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres harus damai. Tidak mungkin seluruh  masyarakat Indonesia bisa memilih seorang pemimpin yang sesuai harapan jika pelaksanaan pemilu tidak berjalan damai.

“Kami meminta aparat penegak hukum atau Pemerintah untuk terciptanya pemilu yang damai, hindari kecurangan yang ada,” pinta  Said Iqbal yang juga merupakan pengurus International Labour Organization (ILO) Government Body.

Ia bahkan menyarankan apabila aparat penegak hukum (POLRI)  bertemu muka dengan paktek-praktek kecurangan dapat melakukan tindakan ditempat, bila perlu secara bijaksana dan seimbang, tidak berat sebelah terhadap kecurangan-kecurangan dan potensi kecurangan lainnya. Dengan demikian maka ia yakin pemilu yang damai, pilpres yang damai, pilkada damai akan tercipta. Indonesia yang damai ‘toyibatun warobun gofur’, Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri negara (founding father), para pejuang/syuhada Indonesia, dan para orang-orang kecil yang mengharapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sebuah cara yang kita pilih adalah penindakan, misalnya dalam kasus kecurangan E-KTP dan DPT/KTP ganda. Aparat sebaiknya bisa bertindak dan memberikan sanksi tanpa memadang bulu, dan berkeadilan.

Sebelum melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kecurangan pemilu, menurut Said Iqbal sebaiknya aparat terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, mulai dari peringatan, seruan, pasta-pasta grup (bc) terkait pendidikan politik masyarakat atau informasi penyadaran publik, dan sebagainya. Setiap suatu kajian perlu disikapi dengan budaya literasi (bacaan). Ia meyakini berita hoax bisa ditangkal kalau ada budaya literasi (budaya dari Pemerintah).

“Negara ini bisa terpecah – belah kalau hoax itu merajalela, tapi juga harus dibedakan kalau berita itu benar. Jangan berita itu benar kemudian dipelintir jadi tidak benar (hoax). Ini memang tidak mudah, tapi kita tak boleh menyerah,” ajak Said Iqbal optimis.

Terkait upaya mengantisipasi hoax, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia di manapun berada, untuk menghentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian atau lebih dikenal dengan istilah “hoax” di media sosial (medsos).

Dalam ajakan tersebut Presiden mengajak masyarakat untuk lebih menunjukkan nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia.

Berita Lainnya
Lagi, Gempa 3,6 SR di Kabupaten Bogor BOGOR, TAJUKTIMUR.COM -- Gempa bumi dengan kekuatan sebesar 3,6 skala richter (SR) kembali melanda daerah kawasan perairan di sekitar barat daya Kabup...
Gempa 3,2 SR Guncang Bogor BOGOR, TAJUKTIMUR.COM —- Gempa bumi tektonik berkekuatan 3,2 SR mengguncang wilayah Bogor, Jawa Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan...
Presiden Buka Pawai Pesta Kesenian Bali Ke-40 Tahun 2018 BALI, TAJUKTIMUR.COM —- Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 tahun 2018 y...
KPU: Empat Kabupaten di Papua Belum Laporkan DPS Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Sebanyak empat dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua belum melaporkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2019. ...
Wapres Jusuf Kalla Yakin Pilkada Serentak Aman JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Wakil Presiden M Jusuf kalla menyakini pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2018 berlangsu...
Kanal: Nasional