Loading...

Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Ya, sudah diputus siang tadi dan oleh majelis hakim, PK tersebut ditolak,” kata Suhadi, juru bicara MA, kemarin.

Adapun majelis hakim yang menangani peninjauan kembali Ahok, diketuai oleh Artidjo Alkostar dengan beranggotakan Salman Luthan dan Sumardijatmo.

Sebelumnya Ahok mengajukan PK diwakili oleh kuasa hukumnya pada tanggal 2 Februari 2018 kepada MA, melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam hal ini Ahok mengajukan PK terhadap Putusan Pengadian Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian pidananya telah dia jalani.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Mei 2017 memutuskan menjatuhkan pidana penjara dua tahun kepada Ahok karena perkara penodaan agama.

Ahok kemudian mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim, namun lalu mencabut pemohohan bandingnya.

Ahok terjerat perkara penodaan agama setelah video pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ketika dia menyebut adanya pihak yang menggunakan Al Quran Surat Al Maidah 51 untuk membohongi, beredar, dan memicu serangkaian aksi besar dari organisasi-organisasi massa Islam.

(as)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional