Loading...

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Presidential Threshold

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya‎ menolak gugatan masalah ambang batas mencalonkan presiden dan calon wakil presiden (presidential threshold atau Pres-T).

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan hal itu dalam sidang putusan masalah Pres-T di kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Sidang diikuti oleh sembilan hakim MK. Dari sembilan hakim yang ada, dua hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo.

Keduanya berpendapat aturan Pres-T bertentangan dengan UUD 145 karena sudah tidak relevan dengan sistem pemilu serentak. Selain itu, aturan tersebut memberikan diskriminasi terhadap parpol baru dengan parpol lama. Parpol baru tidak diberi hak untuk mengajukan calon.

Dalam putusannya, MK berpendapat aturan Pres-T diperlukan untuk penyederhanaan partai politik (Parpol). Hal itu sejalan dengan sistem presidential yang dianut oleh bangsa ini.

“Sistem kita sering dicibir sinis yaitu sistem presidential rasa parlementer,” kata Arief.

Menurut MK, dalam sistem presidensial, jumlah parpol harus terus berkurang, bukan sebaliknya terus bertambah.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Polisi Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Polisi telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat d...
Kapendam Cendrawasih: Situasi Nduga Berangsur Normal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mene...
SBY Sayangkan Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru RIAU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan perusa...
Bawaslu Catat 192.129 Laporan dan Pelanggaran Kampanye JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan dan menerima setidaknya 19...
Kanal: Nasional