Loading...

Mardani: Negara Defisit, Pengarah BPIP Malah Digaji Rp 1,3 Miliar

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -– Mardani Ali Sera, Penggagas gerakan #2019GantiPresiden mengecam Keppres gaji pejabar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perorangnya di atas Rp 100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan mencederai rakyat Indonesia.

“Keppres ini sangat memalukan, sangat menciderai hati nurani rakyat Indonesia!” kata Mardani, Senin (28/05).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa ia sebenarnya mendukung adanya lembaga ini sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia,  Namun menurutnya dengan munculnya Keppres ini justru sangat mengusik kepedulian kita karena sangat membebani negara karena anggarannya tidak sedikit.

“Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3Miliar orang pertahun” ujarnya.

Lebih jauh, legislator FPKS ini mengatakan, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.

“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” ujar Pria kelahiran Jakarta itu.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan bahwa dengan adanya Keppres ini membuat Rakyat sedih dengar ditengah kondisi bangsa seperti ini.

“Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yg diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya.” Ujarnya.

Menurutnya, Mungkin bagus fungsi tim ini yang koordinatif, karena sudah ada diklat di hampir tiap kementerian. “Namun Lembaga satu hal penting, tapi jangan memberatkan keuangan negara.” Ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya, Pengamalan Prinsip Pancasila justru seharusnya dilakukan dan diperlihatkan terlebih oleh elitnya, “Gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, Menurt Mardani sebuah pemerintahan perlu dipimpin oleh presiden yang baik dan profesional. “Pemimpinnya harus memiliki empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah,” pungkasnya.

Berita Lainnya
Menanti Putusan MUI mengenai Vaksin Rubella Malam ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menerbitkan keputusan soal vaksin measles-rubella (MR) dari India yang dig...
TNI Dukung Pengembangan Alutisista Berbasis Digital JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menargetkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berbasis digital. "Ya pada ke...
BNN Gagalkan Penyelundupan 30.000 Butir Ekstasi sal Malaysia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan penyelundupan 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia di wilayah pesisir...
Aher Jadi Wagub DKI, Kemendagri: Itu Hak Parpol Pengusung JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menjelaskan, usulan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad ...
Kementan Dorong Petani Produksi Bawang Merah Kualitas Ekspor JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mendorong petani menghasilkan bawang merah berkualitas ekspor. "Ka...
Kanal: Nasional