Loading...

Masyarakat Masih Percaya pada Penyelenggara Pemilu

BANDUNG, TAJUKTIMUR.COM – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengenalkan lembaganya kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam acara “Evaluasi Pelanggaran Kode Etik Pada Pilkada Jabar Tahun 2018” bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis Pagi (30/8).

Ida menjelaskan tentang sejarah awal mula terbentuknya DKPP. Sebelum sekarang, DKPP awalnya DK KPU sesuai UU 12 tahun 2013 sifatnya ad hoc. Lalu, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu kemudian hingga UU Pemilu yang terbaru 7 Tahun 2017. Dalam sejarahnya DKPP semakin diperkuat menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan independen dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik.

“Dalam UU 7 Tahun 2017, DKPP semakin diperkuat dengan dimasukkannya kedudukan TPD dalam UU dan DKPP menjadi sekretariat sendiri terpisah dari Bawaslu yang saat ini berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Ida memaparkan tentang data yang ada di DKPP selama 2012-2018 baik pengaduan maupun persidangan. Selama kurun waktu 6 tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 3.032 dan disidangkan sebanyak 1.129 (37,2%). Dari jumlah tersebut sebanyak 53,9 % direhabilitasi sedangkan 46,1% dikenai sanksi dari jumlah total teradu sebanyak 4243 orang.

“Ini artinya bahwa penyelenggara Pemilu perlu mendapat apresiasi karena angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Dari jumlah tersebut yang dikenai sanksi peringatan paling banyak sebesar 27,9%, sanksi peringatan biasanya berkaitan dengan profesionalisme, pelayanan kurang prima dan bekerja secara tidak cermat,” jelas Ida yang juga anggota KPU periode 2012-2017.

Mantan anggota KPU Jawa Tengah itu memaparkan data perkara pengaduan dan persidangan di Jawa Barat. Sebanyak 135 jumlah pengaduan di Jabar dan 160 orang menjadi Teradu. Ada 3 penyelenggara pemilu kab/kota yang mendapat apresiasi karena zero pengaduan yakni Kota Bogor, Kab Pangadaran dan Kab. Kuningan.

“Laporan pelanggaran kode etik yang paling banyak masuk ke DKPP adalah terkait dengan pendaftaran paslon, kampanye dan rekrutmen penyelenggara pemilu,” tutup Ida.

Berita Lainnya
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
KPU: Debat Kedua Pilpres Lebih Lancar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pelaksanaan d...
Indef: Visi Jokowi Terkait B100 Sulit Dicapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly ...
Soal Ledakan, Wiranto: Ada pihak yang iseng dan usil sengaja membuat kericuhan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wi...
Kanal: Nasional