Loading...

Masyarakat Masih Percaya pada Penyelenggara Pemilu

BANDUNG, TAJUKTIMUR.COM – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengenalkan lembaganya kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam acara “Evaluasi Pelanggaran Kode Etik Pada Pilkada Jabar Tahun 2018” bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis Pagi (30/8).

Ida menjelaskan tentang sejarah awal mula terbentuknya DKPP. Sebelum sekarang, DKPP awalnya DK KPU sesuai UU 12 tahun 2013 sifatnya ad hoc. Lalu, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu kemudian hingga UU Pemilu yang terbaru 7 Tahun 2017. Dalam sejarahnya DKPP semakin diperkuat menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan independen dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik.

“Dalam UU 7 Tahun 2017, DKPP semakin diperkuat dengan dimasukkannya kedudukan TPD dalam UU dan DKPP menjadi sekretariat sendiri terpisah dari Bawaslu yang saat ini berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Ida memaparkan tentang data yang ada di DKPP selama 2012-2018 baik pengaduan maupun persidangan. Selama kurun waktu 6 tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 3.032 dan disidangkan sebanyak 1.129 (37,2%). Dari jumlah tersebut sebanyak 53,9 % direhabilitasi sedangkan 46,1% dikenai sanksi dari jumlah total teradu sebanyak 4243 orang.

“Ini artinya bahwa penyelenggara Pemilu perlu mendapat apresiasi karena angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Dari jumlah tersebut yang dikenai sanksi peringatan paling banyak sebesar 27,9%, sanksi peringatan biasanya berkaitan dengan profesionalisme, pelayanan kurang prima dan bekerja secara tidak cermat,” jelas Ida yang juga anggota KPU periode 2012-2017.

Mantan anggota KPU Jawa Tengah itu memaparkan data perkara pengaduan dan persidangan di Jawa Barat. Sebanyak 135 jumlah pengaduan di Jabar dan 160 orang menjadi Teradu. Ada 3 penyelenggara pemilu kab/kota yang mendapat apresiasi karena zero pengaduan yakni Kota Bogor, Kab Pangadaran dan Kab. Kuningan.

“Laporan pelanggaran kode etik yang paling banyak masuk ke DKPP adalah terkait dengan pendaftaran paslon, kampanye dan rekrutmen penyelenggara pemilu,” tutup Ida.

Berita Lainnya
Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama (Menag), Menteri Ke...
Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka Juara II MHQ Tingkat ASEAN KOLAKA, TAJUKTIMUR.COM - Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka, Sulawesi Tenggara Inggit Rahma Sar...
Klarifikasi Tiga Isu di Media, PP Muhammadiyah undang Dubes Arab Saudi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi ...
Ini Harapan Gubernur DKI kepada 225 Pejabat Administrator dan Pengawas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan 225 administrator dan pen...
Pejaten Village Terbakar, 14 Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Api JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 14 unit pemadam kebakaran (damkar) Jakarta Selatan dikerahkan unt...
Kanal: Nasional