Loading...

Mendagri: Pemilu 2019 Tidak Mungkin Gunakan e-Voting

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang tidak mungkin menggunakan teknologi e-Voting, karena hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas, bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-Voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-Voting,” kata Mendagri, di Jakarta, Selasa (11/9).

Demikian juga mengenai penggunaan Noken yang selama ini dilakukan dalam Pemilu khusus untuk wilayah di Papua. Menurut Mendagri, dalam UU Pemilu itu juga tidak ada ruang untuk penggunaan noken.

“Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara,” ujar Mendagri.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menambahkan, Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin. Bahwa pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Poin b, juga ditegaskan bahwa Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” kata Bahtiar.

Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Untuk sistem noken, Bahtiar menjelaskan bahwa sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 dengan menyesuaikan budaya masyarakat asli Papua. Sistem ini sudah diberlakukan lama, bahkan pada Pemilu 2014 juga sudah menggunakan noken.

“Penggunaan sistem noken mengakomodir putusan MK Nomor 47/81PHPU.A/VII/ tahun 2009 untuk menghormati budaya lokal dan menghindari konflik,” jelas Bahtiar.

Disampaikan pula bahwa UU Pemilu tidak dinormakan terkait noken karena ini sifatnya kasuistik. KPU Papua yang menentukan daerah mana saja yang menggunakan noken dengan harapan tiap pemilu jumlah daerahnya berkurang. Secara teknis pengaturan noken, lanjut Bahriar, akan diatur di dalam PKPU.

Berita Lainnya
Siti Zuhro: Media Harus Bisa Jadi Acuan Saat Pemilu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan media arus utama harus da...
TNI AL Laksanakan Trauma Healing Keluarga Besar Lanal Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM - Sejumlah 115 Ibu-ibu dan Anak-anak keluarga besar Pangkalan TNI AL Palu yang menjadi korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi beberapa wa...
PKS Jakarta Sinergikan Pemenangan Calon Anggota Dewan di Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUJTIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2018 di Hotel eL-Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ming...
Pramono Anung: Pemerintah siap dikritik terkait hasil kerja BOGOR, TAJUKGIMUR.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Pemerintah siap untuk dikritisi terkait hasil kerja selama empat tahun terakhir. "Pemerint...
Gempa 5,2 SR Guncang Kawasan Sigi Sulawesi Tengah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi berkekuatan 5,2 Skala Richter mengguncang kawasan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin malam.     Menurut laporan dalam laman...
Kanal: Nasional Pemilu