Loading...

Menkes: Wilayah Terdampak Difteri di Indonesia Turun

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Kesehatan mengungkap jumlah wilayah terdampak difteri menurun dari 170 menjadi 85 kabupaten/kota.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkapkan jumlah tersebut menurun karena respon cepat dari Outbreak Response Immunization (ORI) atau penanggulangan wabah endemik dengan pemberian vaksin imunisasi.

“Dari hulu kita cegah, salah satunya dengan suntik vaksin,” kata Menkes Nila pada Jumat di Jakarta.

Pemerintah, ungkap Nila, melaksanakan ORI secara bertahap, yaitu di 12 kabupaten/kota pada Desember 2017, berlanjut di 73 kabupaten/kota pada 2018, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh.

Sementara, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan per 31 Desember 2017 lalu pemerintah belum menemukan kasus difteri baru.

Jika selama empat pekan tak ada temuan pasien difteri baru, kata Subuh, dinas kesehatan setempat wajib mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Meski begitu, ORI yang telah dijadwalkan tetap akan dilaksanakan.

“Ini baru dua pekan, jadi kita tunggu sampai akhir Januari,” paparnya.

Waktu bersamaan, Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Soedjatmiko mengungkapkan wabah difteri berbahaya karena bakteri ini mengeluarkan racun yang bisa melumpuhkan otot jantung. Bakteri itu menyebar lewat ludah, bersin dan muntah.

“Gejalanya berupa demam tinggi dan sakit kerongkongan,” ujar Soedjatmiko.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, terdapat 959 kasus difteri di Indonesia pada 2017. Sebanyak 44 orang di antaranya meninggal dunia. Pada 2012 lalu gejala yang sama terjadi dengan 1152 kasus difteri di Indonesia.

Hal yang sama, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho ketiwa dimintai keterangan oleh tajuktimur.com mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi KLB difteri adalah lewat literasi. Masyarakat perlu tahu pentingnya vaksin untuk mengantisipasi menyebarnya bakteri difteri.

Ia mendorong agar tim advokasi penanganan difteri Kementerian Kesehatan dikoordinasikan lintas kementerian, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi ada koordinasi nasional,” harapnya.

Perlu diketahui, selain di Indonesia, penyakit endemis ini juga terjadi di sejumlah negara. Seperti India dan Bangladesh.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Polisi Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Polisi telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat d...
Kapendam Cendrawasih: Situasi Nduga Berangsur Normal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mene...
SBY Sayangkan Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru RIAU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan perusa...
Bawaslu Catat 192.129 Laporan dan Pelanggaran Kampanye JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan dan menerima setidaknya 19...
Kanal: Nasional