Loading...

Menkes: Wilayah Terdampak Difteri di Indonesia Turun

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Kesehatan mengungkap jumlah wilayah terdampak difteri menurun dari 170 menjadi 85 kabupaten/kota.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkapkan jumlah tersebut menurun karena respon cepat dari Outbreak Response Immunization (ORI) atau penanggulangan wabah endemik dengan pemberian vaksin imunisasi.

“Dari hulu kita cegah, salah satunya dengan suntik vaksin,” kata Menkes Nila pada Jumat di Jakarta.

Pemerintah, ungkap Nila, melaksanakan ORI secara bertahap, yaitu di 12 kabupaten/kota pada Desember 2017, berlanjut di 73 kabupaten/kota pada 2018, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh.

Sementara, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan per 31 Desember 2017 lalu pemerintah belum menemukan kasus difteri baru.

Jika selama empat pekan tak ada temuan pasien difteri baru, kata Subuh, dinas kesehatan setempat wajib mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Meski begitu, ORI yang telah dijadwalkan tetap akan dilaksanakan.

“Ini baru dua pekan, jadi kita tunggu sampai akhir Januari,” paparnya.

Waktu bersamaan, Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Soedjatmiko mengungkapkan wabah difteri berbahaya karena bakteri ini mengeluarkan racun yang bisa melumpuhkan otot jantung. Bakteri itu menyebar lewat ludah, bersin dan muntah.

“Gejalanya berupa demam tinggi dan sakit kerongkongan,” ujar Soedjatmiko.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, terdapat 959 kasus difteri di Indonesia pada 2017. Sebanyak 44 orang di antaranya meninggal dunia. Pada 2012 lalu gejala yang sama terjadi dengan 1152 kasus difteri di Indonesia.

Hal yang sama, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho ketiwa dimintai keterangan oleh tajuktimur.com mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi KLB difteri adalah lewat literasi. Masyarakat perlu tahu pentingnya vaksin untuk mengantisipasi menyebarnya bakteri difteri.

Ia mendorong agar tim advokasi penanganan difteri Kementerian Kesehatan dikoordinasikan lintas kementerian, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi ada koordinasi nasional,” harapnya.

Perlu diketahui, selain di Indonesia, penyakit endemis ini juga terjadi di sejumlah negara. Seperti India dan Bangladesh.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Seluma Bengkulu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sab...
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Penyebar Konten Terorisme Diancam UU-ITE, PKS: Bersikap Bijaklah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menanggapi kejadian terorisme yang membunuh puluhan umat Islam yang sedang...
F-PKS Minta Kemenlu dan KBRI Lindungi WNI di Selandia Baru JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengutuk penembakan brutal kepada pulu...
Kanal: Nasional