Loading...

Menko Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (07/10).

Atas dasar tersebut, Kemenko Maritim mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10).

Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Luhut mengatakan dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

Khusus untuk Pulau G, menurut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU.

Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). “Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal,” ujarnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu ativitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE. “Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait,” jelasnya.

Luhut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gubernur Jakarta Terpilih Tetap Menolak Reklamasi

Tim sinkronisasi pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyatakan tak akan mengubah sikap terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sampai saat ini, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih itu tetap menolak kelanjutan reklamasi oleh pihak swasta.

Anggota Tim Sinkronisasi Edriana Noerdin mengatakan, usai dilantik pada 16 Oktober nanti, pasangan pemenang Pilkada DKI 2017 ini akan menyatakan sikapnya ke publik yang dalam masa kampanye menyatakan menolak reklamasi. Rekomendasi final dari tim sinkronisasi, kata dia, tetap tidak melanjutkan pengurukan di pesisir utara Jakarta itu.

“Kita tunggu sebentar lagi insya Allah Anies-Sandi akan dilantik, nanti mereka akan menyatakan sikap resmi yang sampai saat ini belum berubah (menolak reklamasi),” kata Edriana.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyesalkan pencabutan moratorium reklamasi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. “KSTJ sejak awal telah mencurigai kehadiran Luhut Pandjaitan sebagai menko kemaritiman akan memuluskan kembali kelangsungan reklamasi,” kata Deputi Hukum dan Kebijakan KIARA Tigor Hutapea yang menjadi bagian dari KSTJ.

Tigor mengatakan, hal ini ditunjukkan dengan tertutup rapatnya seluruh informasi pembahasan reklamasi. Pemerintah tidak pernah melibatkan pihak-pihak yang menolak reklamasi dalam kajian selama proses moratorium.

KSTJ yang terdiri atas organisasi nelayan, akademisi, mahasiwa, perempuan, dan aktivis lingkungan hidup tidak pernah didengar pendapatnya. “Berbagai surat penolakan reklamasi, berbagai upaya informasi publik tidak pernah direspons, ini adalah sikap negatif dari pemerintah kepada masyarakat,” ujar dia.

KSTJ, lanjut Tigor, mempertanyakan alasan Luhut mencabut moratorium. Sikap ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada 30 Juni 2016. Saat itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengumumkan ke publik telah terjadi pelanggaran berat atas pembangunan pulau reklamasi, khususnya Pulau G.

Saat itu rekomendasi memutuskan pembangunan Pulau G tidak dilanjutkan. Alasannya sangat jelas, pembangunan Pulau G telah berdampak pada kehidupan nelayan, rusaknya lingkungan, terganggunya proyek PT PLN, serta proses perizinan yang melanggar hukum.

KSTJ mengingatkan kepada pemerintah dampak yang terjadi apabila reklamasi dilanjutkan. Dampak tidak hanya dirasakan di daerah reklamasi, tetapi juga di daerah asal pengambilan material. Diperkirakan, akan muncul konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan krisis iklim.

Saat moratorium reklamasi, kata Tigor, KSTJ menemukan fakta terjadi peningkatan jumlah tangkapan, baik ikan maupun kerang hijau, yang tentunya berdampak pada kehidupan nelayan.

Tak hanya soal lingkungan, pekan lalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih mempelajari permintaan pendapat atas kelanjutan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Saat ini, DPRD DKI masih menahan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dan Raperda Soal Rencana Zonasi Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kedua aturan itu merupakan payung hukum untuk melakukan pembangunan di 17 pulau reklamasi.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mencabut sanksi administratif atas pembangunan Pulau C dan D yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah. Sebelum pencabutan sanksi, sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk Pulau D telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Terbitnya HGB untuk PT Kapuk Naga Indah menyusul keluarnya sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan) pulau reklamasi terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, Kapuk Naga Indah selaku anak perusahaan Agung Sedayu Group menjadi memiliki hak untuk meminta pencabutan moratorium reklamasi dan pengembangan Pulau C dan D.

Sertifikat untuk Pulau 2A (Pulau D) itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau hasil reklamasi tersebut. Sertifikat HGB bernomor 6226 itu dikeluarkan tanpa ada tanggal berakhirnya hak.

Perlu diketahui, Proyek reklamasi teluk Jakarta muncul pertama kali pada era Pemerintahan Presiden Soeharto, yang menginisiasi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada 1995 silam. Namun, pada 2003, menteri lingkungan hidup mengeluarkan surat keputusan tentang ketidaklayakan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta.

Pada 2008, pemerintah pusat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan keppres tahun 1995. Namun, pada 2012, Gubernur DKI Fauzi Bowo justru memberikan izin pengembangan Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Grup.

Pembangunan pulau-pulau reklamasi berjalan saat Basuki Purnama Tjahaja alias Ahok menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Pada 2015, Pemprov DKI mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Ahok juga menerbitkan izin pelaksana Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS) yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Pada saat bersamaan, para nelayan Teluk Jakarta menggugat proyek reklamasi tersebut ke PTUN Jakarta dan kelak memenangkan gugatan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap penyuapan terhadap anggota DPRD DKI guna menyegerakan peraturan daerah reklamasi oleh pihak dari Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group.

Pada 2016, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menerbitkan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berbekal landasan kurangnya persyaratan administrasi proyek itu dan dampak merusaknya terhadap lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyegel Pulau C, Pulau D, dan Pulau G yang sudah mulai dibangun.

Reklamasi menjadi salah satu isu dalam Pilgub DKI 2017. Pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan pendampingnya, Sandiaga Uno, berkampanye akan membatalkan reklamasi oleh pihak swasta. Mereka kemudian memenangkan pilgub.

Kendati demikian, pada Agustus lalu, secara tiba-tiba Badan Pertanahan Wilayah (BPN) Provinsi DKI mengeluarkan izin sertifikat HPL (hak pengelolaan lahan) dan sertifikat HGB (hak guna bangunan) untuk Pulau C dan D kepada PT Kapuk Naga Indah. Penerbitan HGB itu kemudian disusul pemerintah pusat mencabut sanksi administratif atas pembangunan Pulau C dan D yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Bakamla RI Terima Kunjungan Kerja Sekretariat Keamanan Nasional Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi Sekretariat Keamanan Nasional Jepang (Japan's National Security S...
Tercecernya KTP Elektronik Timbulkan Kecurigaan Publik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, men...
JK: Pendekatan Politik dan Ekonomi sudah Dijalankan untuk Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pendekatan secara politik dan ekon...
Peneliti LIPI Usulkan Pemilu di Papua Ditunda JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermaw...
Menko Polhukam Tegaskan Operasi Penyelamatan di Nduga, Papua Masih Terus Dilakukan JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan s...
Kanal: Nasional