Loading...

Menkumham: Pemerintah tak akan Teken PKPU soal Mantan Napi Koruptor

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Pemerintah memastikan tidak akan menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi kasus korupsi maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan PKPU tersebut berpotensi menabrak aturan perundangan-undangan yang ada. Apalagi, kata dia, aturan PKPU tidak bisa lebih tinggi dari UU yang ada.

“Karena dua hal yang ditabrak [PKPU], yaitu UU dan putusan MK,” ujar Menteri Yasonna di Pusdiklat BPK, Jakarta pada Rabu.

Dia pun menyarankan KPU membuat aturan lain mengenai mantan napi koruptor yang maju sebagai calon legislatif.

Misalkan saja, kata dia, KPU membuat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai mantan napi koruptor yang maju.

“Kalau saya sarankan buat saja di papan kertas suara sebelum TPS itu nanti, namanya caleg nomor segini nomor segini napi tipikor. Itu jelas,” tambah Menteri Yasonna.

Menurut dia, keberadaan PKPU tersebut dapat menghilangkan hak seseorang untuk maju. Apalagi, kata dia, undang-undang Pemilu sudah jelas mengatur mengenai bolehnya maju mantan napi koruptor tersebut.

Menteri Yasonna menilai hanya pengadilan yang bisa menghilangkan hak politik seseorang.

“Tetapi UU mengatakan kalau sudah melewati hukuman dan dia sudah menyampailan ke publik, menyatakan menyesal, itu yang maunya di follow-up,” tambah dia.

Menteri Yasonna menyebut akan duduk bersama dengan KPU membahas hal tersebut.

Sebelumnya, KPU membuat aturan yang melarang mantan napi koruptor maju dalam Pemilu 2019 mendatang. Pemerintah pun menegaskan melalui pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang tidak setuju dengan aturan itu.

Berita Lainnya
Kecelakaan Turun, Wakapolri: Mudik Tahun Ini Lancar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin mengklaim, mudik tahun ini lebih baik dibanding seb...
Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Hidupkan Dwifungsi Polri JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Pelantikan Komjen Pol M Iriawan alias Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, menjadi b...
Setya Novanto Belum Lunasi Uang Pengganti Kasus KTP-El JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Setya Novanto belum juga melunasi uang pengganti yang sudah dite...
37 Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba Dievakuasi MEDAN, TAJUKTIMUR.COM -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan sekitar 37 korban tenggelam KM Sinar Bangun telah dievakuasi sejumla...
KM Sinar Bangun Tenggelam Di Danau Toba, Baru 5 Korban Ditemukan MEDAN (TAJUKTIMUR.COM) - KM Sinar Bangun yang mengangkut puluhan penumpang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara Senin petang (18/06/2018). Kapal te...
Kanal: Nasional