Loading...

Menristekdikti: Ramadan Momentum Antisipasi Radikalisme

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyampaikan pesan khusus kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis untuk mengantisipasi radikalisme dan intolerasi di lingkungan kampus selama bulan Ramadan.

“Saya ingin kampus mejadi rujukan untuk kedamaian, kampus harus menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dalam bulan Ramadan, saya minta penceramah memberikan ceramah yang menyejukan dan mendamaikan di kampus masing-masing,” kata Menristekdikti dalam rilis resminya, Rabu (16/5).

Lanjut Nasir, jangan sampai ada intoleransi dan radikalisme. Bila ada intoleransi dari dosen dan mahasiswa, akan diberikan peringatan dan ditindak.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama pimpinan Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia terus berupaya untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di perguruan tinggi. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat koordinasi pengelolaan keuangan PTN.

Selain itu, Nasir juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan radikalisme.

Menristekdikti juga meminta para rektor untuk mengawasi dengan lebih baik organisasi-organisasi yang memiliki potensi menyebarkan paham radikalisme di lingkungan kampus.

Sebelumnya, ia mengatakan telah mengintruksikan para rektor agar memberhentikan sementara dosen atau petinggi kampus yang dianggap ikut serta dalam menyebarkan paham terorisme. Dan hasil koordinasi dengan beberapa universitas didapati beberapa nama sudah diberhentikan secara sementara.

Informasi mengenai keterlibatan pengajar di universitas maupun mahasiswa terus dipantau perkembangannya setiap sebulan atau tiga bulan sekali. Ia berharap agar pihak kampus menindak tegas siapapun yang memang teridikasi terlibat dalam paham terorisme.

Nasir mengatakan semua pihak di kampus harus mengikuti aturan terkait radikalisme dan intoleran. Jangan sampai paham seperti ini bisa menyebar di kalangan mahasiswa maupun pegawai di kampus. Semua harus dibersihkan sehingga kualitas program pendidikan tidak terpengaruhi.

Pembinaan aparatur pun, menurut dia, juga dilakukan Kementeriannya jika diketahui ada yang melakukan hal tidak benar.

Berita Lainnya
KPK Periksa Idrus Marham Terkait Kasus Bakamla JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap ...
KA Minangkabau Ekspres Diresmikan Presiden PADANG, TAJUJTIMUR.COM — Setelah menjalani masa uji coba melayani penumpang sejak 1 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negar...
Survei Indikator: Ganjar-Taj Yasin 72,4 persen, Sudirman Said 21 persen JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengungguli pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah dalam survei e...
Kritik Menag, Said Aqil: Yang Dirilis Harusnya yang Dicekal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Kementerian Agama seharusnya merilis daftar nama...
Kominfo Belum Blokir 19.500 Situs Radikal YOGYAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi terhadap 19.500 situs radikal, terorisme dan ekstrimisme yang...
Kanal: Nasional