Loading...

Menteri ESDM: Pengelolaan Limbah Syarat Mutlak Perpanjangan Freeport

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan kepada PT Freeport Indonesia bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi 2×10 tahun diberikan dengan syarat mutlak limbah dikelola dengan baik.

Persyaratan tersebut diberikan setelah Kementerian ESDM mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan (KLHK) terkait pengelolaan limbah, demikian keterangan yang dihimpun Antara dari Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat.

“Satu catatan penting, untuk mendapatkan perpanjangan 2×10 tahun itu persyaratannya harus sudah ada rekomendasi tertulis dari Ibu Menteri KLHK, karena itu disyaratkan di Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara) bahwa perpanjangan itu bisa diberikan dengan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan hidup atau tidak ada masalah dengan lingkungan yang serius yang tidak ditangani PT Freeport Indonesia,” lanjut Jonan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan perbaikan lingkungan di salah satu tambang terbesar dunia itu.

“Harapan kita, pemerintah dan masyarakat sama, atas penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum, kita mengharapkan pengelolaan lingkungan PT Freeport Indonesia akan terus ditingkatkan,” ujar Siti.

Sebagai pengelola tambang terbesar di dunia lanjut Siti, PT Freeport Indonesia dipercaya mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak dan KLHK sudah cukup lama mengawasi pengelolaan lingkungan PT Freeport Indonesia.

“KLHK akan terus mengikuti perkembangannya bahwa sejak bulan September, Oktober, tahun lalu Kementerian LHK sudah mengikuti dan bersama-sama mengambil langkah-langkah perbaikan dan kita ikuti juga Freeport yang melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penanganan lingkungan ini akan terus kita lakukan,” lanjut Siti.

Pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambanganPT Freeport Indonesia di tambang Grasberg Papua telah menghasilkan limbah tailing yang cukup besar, karena itu pengelolaan lingkungan sesuai dengan tata cara penambangan yang baik (good mining practice) menjadi hal yang prinsip untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan operasi produksi perusahaan pertambangan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia.

Berita Lainnya
Presiden Lantik Syafruddin sebagai Menpan-RB JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Syafruddin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan R...
Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri PANRB JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan menemui Menteri Sekretaris ...
17 Pesawat Tempur Siap Meriahkan HUT ke-73 Kemerdekaan RI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 17 pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) akan memeriahkan peringatan HUT Ke-73 RI di atas langit Istana Negara, Ja...
BSMI Rawat Seribuan Korban Gempa Lombok LOMBOK, TAJUKTIMUR.COM -- Rumah Sakit Lapangan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) untuk korban gempa Lombok sudah dilengkapi fasilitas rawat inap, IGD...
Masyarakat Geger! Adanya Sekte Kerajaan Ubur-ubur di Banten SERANG, TAJUKTIMUR.COM - Warga Serang, Banten, digegerkan dengan adanya komunitas keagamaan yang bernama Kerajaan Ubur-ubur. Komunitas tersebut dipimp...
Kanal: Nasional