Loading...

Menteri Wiranto akan Panggil Bawaslu Terkait Caleg Koruptor

BOGOR, TAJUKTIMUR.COM – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berniat untuk memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.

“Nanti dengan lembaga terkait saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama, semangatnya bersama. Tidak setiap lembaga berbeda pendapat, masyarakat jadi bingung oleh karena itu nanti tentu saya koordinasikan,” kata Menkopolhukam Wiranto di Istana Bogor, Jumat.

Bawaslu kembali meloloskan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019. Dua mantan narapidana itu, masing-masing berasal dari Rembang dan Pare-Pare.

Jumlah itu menambah daftar mantan narapidana korupsi yang diloloskan Bawaslu sebagai bacaleg. Sebelumnya Bawaslu juga meloloskan tiga mantan koruptor sebagai bacaleg, masing-masing di Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

“Namanya menteri koordinator, mengkoordinasikan pandangannya bagaimana, maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan apa sih alasannya. Tentu semangat anti korupsi sudah menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi sejak dulu. Oleh karena itu nafas ini jaganya bagaimana nanti satu koordinasi sehingga satu suara,” ungkap Wiranto.

Bawaslu dan KPU berbeda sikap mengenai caleg bekas narapidana korupsi itu karena Peraturan KPU No. 14 dan 20 tentang Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang melarang caleg dari narapidana korupsi kasus korupsi, kejahatan seksual anak dan narkoba.

“Secepatnya, diundang jangan dipanggil,” tambah Wiranto.

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima mantan koruptor di lima daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS) untuk tetap menjadi bacaleg.

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional Pemilu