Loading...

Menunggu Fatwa MUI, Menkes: Tunda Pelaksanaan Imuniasi MR Bagi Muslim

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Menteri Kesehatan Nila Moeloek menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu merupakan hasil pertemuan Menkes dengan Ketua MUI pada Jumat (3/8), demikian siaran pers MUI, Sabtu (4/8/2018)

Adapun untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan atau kebolehan secara syar’i, imunisasi tetap bisa dilaksanakan.

Selain itu, hasil pertemuan diketahui bahwa Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi MR.

Selanjutnya, atas permintaan Kemenkes, Komisi Fatwa MUI akan segera membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi MR dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.

Pertemuan kedua belah pihak digelar untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang imunisasi MR yang merupakan program pemerintah.

“Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam.

Menurut Asrorun, produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal sehingga belum ada pemeriksaan. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa vaksin yang diproduksi SII tersebut halal atau haram.

Dalam pertemuan tersebut, sesuai Fatwa Nomor 4/2016, MUI menjelaskan imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Asrorun menambahkan, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram.

Ditegaskannya, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan kecuali pada kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, wakil ketua umum, beberapa ketua dan wakil sekjen MUI, Direktur dan beberapa wakil direktur LPPOM MUI, serta sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan anggota Komisi Fatwa.

Sementara dari Kemenkes, hadir Menkes Nila Moeloek, Dirjen P2P, staf ahli, serta Dirut PT Biofarma selaku importir vaksin MR.

Berita Lainnya
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
KPU Hemat Rp548 Miliar dalam Pengadaan Logistik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan KPU RI berha...
Inilah Daftar UMP 2019 di 33 Provinsi di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pada tahun 2019 mendatang, Upah Minimum Provinsi (UMP) akan naik sebesar 8...
Kanal: Nasional