Loading...

MUI: Politik Uang dan Pemberian Imbalan Haram

BANJARBARU, TAJUKTIMUR.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif hukumnya haram.

“Politik uang termasuk mahar politik dan memberikan imbalan dalam bentuk apa pun adalah haram,” ujar Ketua Umum MUI Prof Dr KH Ma’ruf Amin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (9/5/2018)

Ia mengatakan, memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun tidak dibolehkan karena memilih merupakan kewajiban setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Dia menekankan, jika pemilih diarahkan untuk memilih orang lain dan dibayar, hukumnya haram. Keduanya, baik orang yang diberi maupun pemberi melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan.

“Perbuatan memberi itu tidak benar dan menerima juga tidak boleh karena tergolong haram. Apalagi pilihan bukan diarahkan kepada orang berkompeten di bidangnya,” ujar dia lagi.

Menurut dia, permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk risywah (suap).

“Pemberian imbalan hukumnya haram karena termasuk kategori risywah (suap) atau membuka jalan risywah apalagi jika hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya,” kata dia.

Kemudian, meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah dan jabatan publik lain padahal itu tugasnya maka hukumnya haram.

“Begitu juga, meminta suatu imbalan kepada seseorang padahal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab serta kewenangannya maka hukumnya adalah haram,” ujarnya pula.

Bahkan, imbalan yang telah diberikan dalam proses pencalonan atau pemilihan suatu jabatan tertentu bisa dirampas dan digunakan untuk kepentingan maupun kemaslahatan umum.

“Jadi, status hukum atas imbalan yang diberikan bisa dirampas dan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum,” kata mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pula.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru dibahas melalui empat komisi perwakilan 34 MUI dari seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI ke-6 dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Senin (7/5) dan ditutup Ketua MUI, Rabu siang, disaksikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Berita Lainnya
Bakamla Tangkap Kapal Muat Kabel Optik Ilegal BATAM, TAJUKTIMUR.COM -- Petugas patroli dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengamankan sebuah kapal yang membawa lima ton kabel optik di perairan seb...
Rudiantara: Palapa Ring Paket Tengah Selesai September 2018 JAKARTA, TAJUKTIMUR. COM — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meyakini proyek Palapa Ring paket tengah selesai September 2018 setelah menya...
Golkar Indonesia Timur ingin Jokowi Tetapkan Airlangga Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Indonesia Timur Melkias Marcus Mekeng mengatakan seluruh ka...
Kedapatan ASN Merokok, Pemkot Bandung Akan Potong TKD BANDUNG, TAJUKTIMUR.COM — Pemerintah Kota Bandung mengancam aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan merokok di area kantor pemerintahan akan diberi...
Heboh Temuan KTP-el Tercecer Di Jalan, Dukcapil Minta Maaf BOGOR, TAJUKTIMUR.COM —- Warga Semplak, Bogor dihebohkan oleh peristiwa tercecernya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang jumlahnya diperkirak...
Kanal: Nasional