Loading...

PBB Dukung Pemerintah Menangani Gempa dan Tsunami di Sulteng

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Menurut keterangan tertulis dari Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia (UNIC) yang diterima di Jakarta, Selasa, sejak bencana gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah pekan lalu, lembaga-lembaga kemanusiaan, termasuk yang bernaung dibawah PBB, telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk lebih memahami situasi di daerah-daerah yang terkena bencana dan siap memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan.

“Pemerintah Indonesia memiliki banyak pengalaman dan kemampuan untuk mengatasi bencana alam, namun mengingat besarnya dampak yang timbul serta kerumitan keadaan darurat ini, dikombinasikan dengan respon terhadap gempa bumi baru-baru ini di Lombok dan sisa kebutuhan disana, badan-badan PBB dan LSM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan semua dukungan teknis yang diperlukan,” kata Resident Coordinator PBB di Indonesia Anita Nirody dalam keterangan tersebut.

Tanggapan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dilakukan di bawah koordinasi BNPD serta BPBD, dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Menurut Anita, perwakilan dari berbagai agensi yang bernaung di bawah PBB sedang dalam perjalanan atau telah berada di Sulawesi Tengah untuk pertolongan pertama serta melakukan asesmen terhadap kebutuhan yang mendesak.

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 7,4 SR dengan pusat di kedalaman 10 kilometer pada 26 kilometer laut Donggala, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat (28/9) pukul 17.02 WIB.

Gempa bumi ini memicu tsunami setinggi 0,5 hingga enam meter di pesisir barat provinsi tersebut. Berdasarkan data terbaru yang diumumkan BNPB, hingga Selasa pukul 13.00 WIB jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.234 orang, sementara ribuan orang meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat pengungsian.

“Setelah bencana, jalan dan jembatan hancur, jalur komunikasi menurun dan tanah longsor menyebabkan banyak daerah tidak dapat dijangkau. Akibatnya sulit mendapatkan informasi tentang situasi di lapangan,” kata Anita.

Ia meyakini bahwa ada kebutuhan mendesak di lapangan, tak hanya akan makanan, air bersih, tempat tinggal dan perawatan medis, namun juga layanan dasar dan dukungan psikososial.

Berita Lainnya
Gerindra Dukung Polri Berantas Hoax JAKARTA,TAJUKTIMUR.COM , Meskipun partai Gerindra konsen terhadap upaya mengkritisi kinerja Pemerintahan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi, namun dukungan terhadap Pol...
Partai Demokrat Optimistis Raih 15 Persen Kursi DPR RI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa partainya optimistis meraih 15 persen kursi DPR RI atau sekit...
Ganjil Genap Diperpanjang Hingga Akhir Tahun, Ini Empat Rute Alternatifnya JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perhubungan DKI menyiapkan empat rute alternatif yang bisa dipakai pengguna jalan untuk menghindari penerapan aturan ganjil genap di jalan...
Mulai Hari Ini, Ganjil Genap Berlaku Pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemberlakuan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun 2018. “Mulai hari Senin (15/10), kebij...
Sohibul Iman: Banyak Pihak Ingin PKS Nangis Bombay DEPOK, TAJUKTIMUR.COM - Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan, jelang Pemilu 2019 selalu ada provokasi-provokasi terhadap para kadernya. Hal itu juga memang menandakan ...
Kanal: Nasional