Loading...

PBNU: Larangan Cadar tidak Melanggar HAM

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sulton Fatoni menghargai peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melarang penggunaan cadar di lingkungan civitas akademika.

“Langkah itu tidak melanggar HAM karena rektor tidak melarang menutup aurat, yang dilarang hanya memakai cadar,” kata Sulton saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut dia, dalam konteks pelarangan cadar di UIN Yogya itu Rektor sedang memberlakukan peraturan yang memudahkan proses belar mengajar perkuliahan dengan cara memilih memberlakukan dua aturan, yaitu kerudung-jilbab dan tidak cadar.

Kendati demikian, Sulton tidak menyalahkan jika ada Muslimah yang berketetapan menggunakan cadar.

Memakai cadar, kata dia, bagian dari syariat Islam. Membuka wajah dengan cara memakai kerudung dan juga jilbab itu juga syariat Islam. Tiga jenis mode itu termasuk kategori menutup aurat.

Dalam konteks penggunaan cadar di tempat terbuka, kata dia, siapapun tidak boleh memprotes seorang wanita bercadar tersebut.

Namun, kata Sulton, pelarangan penggunaan cadar itu diperbolehkan untuk kemaslahatan di area privat seperti di perkantoran, tempat belajar dan tempat tertutup lainnya.

“Yang tidak boleh itu pelarangan menutup aurat,” kata dia.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
Malam 212 Dianggap Bermuatan Politik, Yusuf Martak: Gak Usah Panik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membe...
Masyarakat dari Berbagai Penjuru Hadiri Malam Munajat 212 di Monas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Agenda munajat bertema "Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah ...
PKS berjanji menghapus pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Bidang Ekonomi, Muhammad ...
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
Kanal: Nasional