Loading...

Pembangunan Infrastruktur Belum Memuaskan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Program pembangunan infrastruktur yang giat dijalankan Pemerintah belakangan ini ternyata belum memuaskan. Dalam kacamata kalangan aktivis program infrastruktur yang dijalankan belum melibatkan seluruh pihak dan masih jauh dari harapan.

Seperti yang diutarakan oleh Sekjen Front Nasional (FN) yang juga berlatar belakang aktivis dr. Zulkifli S Ekomei yang menilai nyaris semua program ataupun kebijakan Pemerintah saat ini tidak sesuai pelaksanaannya di lapisan masyarakat. Misalnya saja pada program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kecil yang menggunakan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan faktanya masih banyak pihak rumah sakit yang menolak menerima pasien BPJS apalagi dengan fasilitas layanan kelas tiga atau penerima bantuan iuran.

Apalagi dengan gagasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) yang sudah berjalan, menurut Zulkifli membuat orang kini sudah tidak lagi berpikir bagaimana memenuhi janjinya kala kampanye (sebelum terpilih).

“Gagasan pilkada/pilpres yang sudah berjalan, orang kini sudah tidak lagi berpikir bagaimana memenuhi janjinya,” ungkap Zulkifli S. Ekomai. Sekjen FN dalam diskusi publik “Ngopi Ngerumpi” di Sekretariat ILEW Jalan Veteran I No.33, Gambir-Jakarta Pusat.

Pada diskusi yang membahas tema ”Carut Marutnya Pebangunan Proyek Infrastruktur” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) tersebut, selain dari Front Nasional yang diketuai oleh purnawirawan Marinir Letjend Soeharto, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasionalis lainnya seperti Effendy Saman selaku Ketua Umum Komisi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) , juga dihadiri oleh Pengamat tata kota, Nanang Asfarianal sebagai ahli tata kota.

Pengamat tata kota yang sempat menjabat sebagai wakil Ikatan Arsitek Indonesia Nanang Asfarianal, ditempat yang sama menyampaikan kekecewaannya karena asosiasi arsitek Indonesia tidak dilibatkan dalam berbagai rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurutnya Pemerintah kini seperti hanya berbagi porsi kekuasaan. Bappenas kini juga menjadi macan ompong, tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa menghitung utang luar negeri.

“Padahal di era presiden Soeharto Bappenas begitu berperan dalam perencanaan pembangunan. Sekarang ini tidak tepat bagaimana perencanaan pembangunan dibuat. Sementara Otonomi Daerah (OTDA) yang telah dilaksanakan memiliki sisi positif dan negatif. Namun yang menjadi permasalah adalah setiap pergantian kepala daerah akan terjadi lagi permasalahan baru angkatan bertambah,” ujar Pengamat tata kota, Nanang Asfarianal.

Adapun aktivs Pro Demokrasi (Prodem) Deasy Zainuddin menyatakan.bahwa apabila permasalahan yang dihadapi sama, maka kita mengalami kemunduran.

“Masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi hal yang harus dibahas. Jika di Papua masih terjadi kelaparan ini adalah hal yang miris,” ungkap Deasy Zainuddin.

Sementara itu mantan aktivis 98 Edysa Girsang (Eki) yang kini bergabung dengan partai Hanura, sempat memberikan tanggapan terkait dengan tema diskusi, diantaranya bahwa dalam berbicara tentang infrastruktur jangan hanya bicara masalah jalan yang hendak dibangun dan perbaikan kehidupan, sebab di pedesaan banyak petani yang sudah memasuki masa panen tapi terkooptasi oleh tengkulak sebelum hasil panen mereka.

“Banyak nasib petani dipedesaan yang terkooptasi oleh para tengkulak sebelum mereka menikmati hasilnya,” ujar Eki.

(dw)

Berita Lainnya
SPKKL Kupang Uji Coba Aplikasi Pelaporan Kejadian Laut Berbasis Android KUPANG, TAJUKTIMUR.COM - SPKKL Kupang mengajak peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan...
BMKG: Waspada Potensi Banjir dan Longsor Meningkat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau masuknya mus...
Kemenag Uji Coba Sistem Daftar Nikah Online JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Agama telah meluncurkan Sistem Informasi Pernikahan Berbasis W...
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Kanal: Nasional