Loading...

Pemblokiran Telegram Langkah Mundur Teknologi Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

JAKARTA (TAJUK TIMUR) –Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir Telegram dinilai sebagai langkah kemunduran teknologi. Demikian disampaikan Anthony Leong, pengusaha yang bergerak di bidang digital.

“Gagal paham jika langsung diblokir, ini kemunduran teknologi di tengah kemajuan zaman. Jika memang ada keluhan soal konten bisa langsung disurati ke Telegram, tapi nyatanya sampai sekarang menurut CEO Telegram belum menerima permintaan resmi dari Indonesia,” kata Anthony dalam keterangan pers.

Ia menyebut banyak kerugian yang dialami masyarakat jika telegram dan aplikasi media sosial ditutup dari segi pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimana kita bisa terus berkembang dalam ekonomi jika media sosial nantinya ditutup. Ini telegram ditutup saja berapa banyak UMKM yang merugi, berapa banyak pedagang online yang omsetnya turun signifikan. Ini harus jadi konsen pemerintah,” kata CEO Menara Digital itu.

Anthony menyebut ancaman Kemenkominfo dalam menutup media sosial asing jika tidak membuka kantor di Indonesia merupakan ancaman yang kurang relevan.
“Sekarang kita di zaman serba digital, perusahaan media sosial itu platformnya yang dijual. Sama seperti Uber, apa dia harus sediakan taksi, Airbnb juga tidak perlu miliki hotel sendiri untuk penyewaan. Ini hanya soal teknis. Cukup koordinasi dengan PIC yang ditunjuk untuk wilayah-wilayah tertentu,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram “dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme”, langkah yang diprotes pengguna internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat, 14 Juli 2017, telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.
“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” demikian siaran pers Kementerian Kominfo, Jumat.

Pavel Durov, CEO Telegram, melalui cuitan mengungkapkan keheranannya mengapa layanan mereka diblokir di Indonesia.
“Aneh, kami tidak pernah mendapatkan permintaan/protes dari pemerintah Indonesia. Kami akan selidiki dan membuat pengumuman,” kata @durov membalas cuitan seorang warga net.

 

Banyak  reaksi negatif dari warga net terkait tidak tepatnya kebijakan ini, diantaranya @Hendra Sukmarahadi: … Mau bunuh tikus… Bakar lumbungnya!!!.

Dari @Romi Satria Wahono: …BTW, kalau masbro nemu banyak tikus di lumbung padi, mosok lumbung padinya yang dibakar? Dan kalaupun akhirnya group teroris pada pindah dari Telegram ke WhatsApp, Line atau yang lain, apa semua diblokir juga?. Lha ini nanti anak muda kita yang lagi serius bikin starup fintech, atau bisnisnya buat bot untuk berbagai messenger segala gimana nasibnya bro?. Mikir bro, penyelesaian masalahmu wagu, lucu dan ndeso!

(TSC/bri)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional