Loading...

Pemerintah Akan Bentuk Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pemerintah segera membentuk Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia.

“Kita perlu Panitia Seleksi untuk pembentukan BP Tapera. Keppresnya sedang disiapkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan pembentukan BP Tapera ini bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang akan dilikuidasi pada 24 Maret 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Ia menjelaskan pembentukan Pansel ini berjalan seiring dengan masa transisi peralihan aset Bapertarum-PNS kepada BP Tapera serta penyiapan petunjuk maupun rencana kerja dari badan yang nantinya juga bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat umum.

Sri Mulyani menambahkan aset Bapertarum-PNS yang diperkirakan nilainya sebesar Rp11 triliun serta dana sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN menjadi modal awal BP Tapera untuk menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan Bapertarum-PNS.

“Pengalihan aset Bapertarum nilainya diatas Rp11 triliun, nanti dikurangi kewajiban untuk membayar ASN yang selama ini tabungannya sudah dipotong, dan ekspansi BP Tapera kedepan. Nanti juga diputuskan berapa pungutan untuk ASN, non ASN serta berapa volume untuk KPR, renovasi dan rehabilitasi rumah,” ujarnya.

Dengan pembentukan BP Tapera tersebut, maka dana pegawai PNS dan BUMN yang selama ini dikelola oleh Bapertarum-PNS secara otomatis ikut berpindah ke BP Tapera.

Menurut rencana, bila BP Tapera telah mapan dalam menjalankan fungsi penyediaan perumahan maka PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang selama ini dipercaya mengelola dana pensiun TNI Polri juga disiapkan untuk melebur dengan BP Tapera.

Sejauh ini pembentukan BP Tapera masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera, yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner Tapera. Dengan demikian, Tapera diharapkan beroperasi penuh pada 2019.

(as)

Berita Lainnya
Pemprov DKI Antisipasi KLB DBD JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakar...
Presiden Tegaskan Pentingnya Nurani dalam Berpolitik KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara p...
Kemenhub Upayakan Tarif Angkutan Transportasi Tidak Mengalami Peningkatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (19/1), mendengarkan...
Pemkot Depok Telah Berikan Santunan Kematian Rp 3,2 Miliar DEPOK, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memberikan santun...
Pakar Hukum: Pembebasan Baasyir Bisa Kacaukan Sistem Hukum JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pembe...
Kanal: Nasional