Loading...

Pemerintah Berencana Naikkan Biaya Haji 2018

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Agama saat ini sedang menghitungkan kenaikan biaya perjalanan haji tahun ini karena sejak 1 Januari 2018, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 5 persen. Pajak itu akan dikenakan untuk produk makanan, pakaian, barang elektronik, bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, dan pemesanan hotel.

“Tentu akan ada kenaikan karena semua komponen, akomodasi, konsumsi, transportasi, terkena penambahan itu,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menteri Agama menegaskan kenaikan itu diupayakan tidak terlalu memberatkan jemaah haji. Dia mengaku baru mendapat kepastian kenaikan pajak tersebut dua minggu lalu saat mengunjungi Saudi Arabia membahas proses haji tahun dengan pemerintah setempat.

Selain itu kementerian tersebut juga sedang mengembangkan aplikasi Sipatuh untuk mencegah penipuan. Melalui aplikasi itu pergerakan jamaah umrah dapat dipantau melalui online.

Semuanya bisa dipantau melalui aplikasi itu sehingga akan diketahui berapa jamaah yang diberangkatkan sebuah biro perjalanan. Maka jumlah yang pulang juga harus sama dengan yang diberangkatkan. Pelayanannya selama di Saudi juga akan bisa dipantau begitu juga maskapai yang digunakan.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional