Loading...

Pemerintah Fokus Selesaikan 3 Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Pemerintah memprioritaskan penyelesaian tiga kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut rekomendasi tim di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Ketiga kasus pelanggaran HAM tersebut adalah tragedi Wasior, Wamena, dan Paniai.

“Keputusan Presiden untuk memerintahkan Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua adalah sebuah terobosan yang harus didukung,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Sylvana Apituley dalam dialog laporan terbaru Amnesty International Indonesia di Jakarta, Senin.

Sylvana mengakui penyelesaian kasus Papua tidak mudah karena sangat kompleks, termasuk adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kasus pelanggaran HAM.

Untuk itu, ujar Syllviana, pemerintah siap menerima masukan agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan.

“Yang jelas dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang bisa kita pertanggungjawabkan,” jelas mantan Ketua Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan ini.

Selain menyoroti masalah HAM, Sylvana menegaskan pemerintah juga fokus pada pembangunan ekonomi di Papua melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017.

“Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan orang Papua dengan pendidikan, ekonomi, dan penguatan infrastruktur,” ujar Sylvana.

Presiden, kata Sylvana, sangat menekankan para jajarannya untuk berdialog langsung dengan warga Papua dan melibatkan pemerintah daerah dalam membangun Papua.

“Kami memastikan proses dialog dari tingkat paling bawah. Dimulai dari desa,” kata Sylvana.

Sylvana mengatakan pemerintah melakukan pendekatan budaya dan antropologi dalam masalah Papua untuk memahami jati diri Papua.

Amnesty International mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang memakan 95 korban jiwa di Papua dan Papua Barat selama kurun delapan tahun terakhir.

Dalam jumlah tersebut, pelaku dugaan pembunuhan dilakukan oleh kepolisian dan militer.

“Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan dalam 11 kasus kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat meluncurkan investigasi terbarunya di Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, menurut laporan lembaga HAM ini, 41 kasus terjadi dalam konteks pertistiwa yang tak terkait dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua.

Berita Lainnya
Heli MI-8 Lakukan ‘Water-Bombing’ Wilayah Terdampak Likuifaksi Sulteng PALU, TAJUKTIMUR.COM – Helikopter MI-8 mulai melakukan kegiatan water-bombing atau pengemboman material disinfektan di wilayah terdampak likuifaksi, seperti Petobo, Balar...
Iklan Rekening Dianggap Curi Start Kampanye, Ini Komentar Erick Thohir JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi soal adanya dugaan pelanggaran kampanye dalam pemasangan iklan berisi nomor reken...
Istri Meninggal Dunia Saat Suami Tunaikan Tugas SAR di Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM — Alfrits Rottie, anggota Basarnas Gorontalo sedang sibuk melakukan misi kemanusiaan terhadap korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, tiba-...
Ketika Suara Kaum Ibu Menjadi Kekuatan Politik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tingginya tingkat populasi (jumlah) kaum perempuan di Indonesia ternyata menjadi target tersendiri dalam dunia politik terutama saat pilpres. Ta...
AMCF Dirikan Tenda Hunian Sementara untuk Pengungsi Gempa Donggala DONGGALA,TAJUKTIMUR.COM - Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) mendirikan tenda hunian sementara (huntara) untuk korban gempa dan tsunami di Lapangan Bola Sipi, Sipi, Si...
Kanal: Nasional