Loading...

Pemerintah Fokus Selesaikan 3 Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Pemerintah memprioritaskan penyelesaian tiga kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut rekomendasi tim di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Ketiga kasus pelanggaran HAM tersebut adalah tragedi Wasior, Wamena, dan Paniai.

“Keputusan Presiden untuk memerintahkan Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua adalah sebuah terobosan yang harus didukung,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Sylvana Apituley dalam dialog laporan terbaru Amnesty International Indonesia di Jakarta, Senin.

Sylvana mengakui penyelesaian kasus Papua tidak mudah karena sangat kompleks, termasuk adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kasus pelanggaran HAM.

Untuk itu, ujar Syllviana, pemerintah siap menerima masukan agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan.

“Yang jelas dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang bisa kita pertanggungjawabkan,” jelas mantan Ketua Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan ini.

Selain menyoroti masalah HAM, Sylvana menegaskan pemerintah juga fokus pada pembangunan ekonomi di Papua melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017.

“Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan orang Papua dengan pendidikan, ekonomi, dan penguatan infrastruktur,” ujar Sylvana.

Presiden, kata Sylvana, sangat menekankan para jajarannya untuk berdialog langsung dengan warga Papua dan melibatkan pemerintah daerah dalam membangun Papua.

“Kami memastikan proses dialog dari tingkat paling bawah. Dimulai dari desa,” kata Sylvana.

Sylvana mengatakan pemerintah melakukan pendekatan budaya dan antropologi dalam masalah Papua untuk memahami jati diri Papua.

Amnesty International mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang memakan 95 korban jiwa di Papua dan Papua Barat selama kurun delapan tahun terakhir.

Dalam jumlah tersebut, pelaku dugaan pembunuhan dilakukan oleh kepolisian dan militer.

“Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan dalam 11 kasus kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat meluncurkan investigasi terbarunya di Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, menurut laporan lembaga HAM ini, 41 kasus terjadi dalam konteks pertistiwa yang tak terkait dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua.

Berita Lainnya
Atisipasi Hoax Jelang Pilpres, Desa Perlu Internet JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Perkembangan teknologi yang belum diikuti dengan pembangunan  merata diseluruh Indonesia membuka potensi terjadinya ketimpan...
22 BUMN Promosikan Asian Games Lewat Nobar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Sebanyak 22 BUMN mempomosikan kemeriaahan pesta olahraga terbesar Asia, Asian Games 2018, dengan memanfaatkan ajang nonton ...
IKADI: Rumah Ibadah Jangan Dijadikan Alat Pecah Belah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Rumah ibadah hendaknya menebar pesan perdamaian, bukan justru menjadi alat memecah belah, kata Ketua Umum Ikatan Dai Indone...
Kemenag Resmi Luncurkan Aplikasi Haji Pintar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Kementerian Agama, membuat sebuah program untuk kemudahan pelayanan Haji dengan meluncurkan Aplikasi Haji Pintar. Kepal...
‘Kepala Daerah yang Ikut Pilpres 2019 Harus Seizin Presiden’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Kementerian Dalam Negeri menegaskan kepala daerah yang saat ini menjabat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden...
Kanal: Nasional