Loading...

Pemerintah Harus Lindungi Kelangsungan Usaha Konter Penjual Pulsa

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Anggota Komisi DPR RI, Sukamta menyatakan bersimpati atas kondisi yang dialami oleh pengusaha konter penjual pulsa yang mengalami penurunan omset akibat kebijakan pemerintah tentang aturan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 SIM card.

Hal ini disampaikan sehubungungan dengan aksi teatrikal kuburan massal di lapangan Karang, Kotagede, Rabu 28 Maret yang digelar sejumlah pengusaha konter DIY-Jawa Tengah yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI).

“Saya juga biasa beli kartu prabayar di konter, kasihan jika  konter penjual pulsa yang kebanyakan merupakan pengusaha kecil alami penurunan omset, tentu akan berdampak kepada ekonomi keluarga. Pemerintah perlu segera mengambil  kebijakan untuk melindungi mereka,” jelas Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS ini menyatakan bahwa kebijakan registrasi kartu prabayar punya maksud baik sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Meski masih ada banyak persoalan dalam implementasinya, perlu untuk didukung berbagai pihak. Terkait dampak kepada pengusaha konter penjual pulsa, bisa dibuat kebijakan khusus dengan tetap memastikan upaya perlindungan data.

Menurut Sukamta, dengan kebijakan 1 NIK untuk 3 SIM card, trend ke depan masyarakat akan lebih banyak isi ulang pulsa. Dalam hal ini ada ada dua hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus memastikan pihak operator selular memberikan harga isi ulang pulsa lebih murah dibanding membeli kartu perdana.  Kedua, pemerintah perlu mengatur skema retail isi ulang yang menguntungkan bagi pengusaha konter penjual pulsa dari pihak operator selular.

“Saya kira ini bisa jadi win win solution, kebijakan registrasi kartu prabayar bisa berjalan baik, sementara pengusaha konter penjual pulsa juga terlindungi dengan pengembangan skema retail isi ulang yang lebih menguntungkan,” pungkas Anggota DPR RI asal DIY ini.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
KPU: Empat Kabupaten di Papua Belum Laporkan DPS Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Sebanyak empat dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua belum melaporkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2019. ...
Wapres Jusuf Kalla Yakin Pilkada Serentak Aman JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Wakil Presiden M Jusuf kalla menyakini pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2018 berlangsu...
Wiranto: Pelantikan Iwan Bule untuk Kawal Pilgub Jabar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Menko Polhukam Wiranto mengatakan pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Polisi Mochamad Iriawan s...
Ratna Sarumpaet Datangi KPK Tagih Kasus Ganjar Pranowo JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah...
Aman Abdurrahman Dijatuhi Vonis Mati JAKARTA TAJUKTIMUR.COM - Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Jaini telah menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Aman Abdurrahman dal...
Kanal: Kabar Parlemen Nasional