Loading...

Pemerintah Kucurkan Dana Rp4 Triliun Untuk Lombok

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat (PD), Rachland Nashidik mengaku mendapatkan informasi jika pemerintah pusat hanya mengucurkan dana Rp38 miliar untuk penanganan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun hal itu dibantah oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Pramono menjelaskan, tidak benar jika pemerintah hanya mengucurkan Rp38 miliar. Sebab anggaran dikucurkan mencapai Rp4 triliun. Bahkan Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (inpres) terkait penanganan bencana Lombok. Sehingga bencana di NTB ditanggani sama seperti berstatus ‘Bencana Nasional’ dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait.

“Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp4 triliun lebih,” tegasnya di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Ia mengatakan, untuk mengganti kerusakan rumah saja dibagi dalam tiga klasifikasi, yakni rusak berat yang diberikan dana sebanyak Rp50 juta per rumah, rusak sedang Rp25 juta per unit dan rusak ringan berjumlah Rp10 juta tiap rumah.

“Itu saja angkanya sudah besar sekali. Itu bisa nambah, karena kan berapa yang rusak nanti akan ditangani,” katanya.

Pramono menambahkan, jika ada politisi yang mengembangkan bahwa pemerintah hanya memberikan dana Rp38 miliar untuk korban gempa Lombok, maka yang bersangkutan dipastikan tidak memilikiempati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok.

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM , - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzi...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional