Loading...

Pemerintah Tetap Impor Beras, Pemda Ramai-Ramai Menolak

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pemerintah  memutuskan tetap mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Gelombang penolakan bahkan dari internal pemerintah pun terus membesar.

Sspanjang Selasa (16/1) terjadi penolakan dari berbagai kepala daerah. Diantaranya, berasal dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ganjar mengaku menelpon Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Barusan saya telepon mentan, sebelumnya saya laporan ke Presiden Joko Widodo agar menghitung dengan teliti cadangan beras nasional. Jika cadangan kita anggap cukup saya minta beras untuk keluarga sejahtera segera didistribusikan,” kata Ganjar saat kunjungan kerjanya ke Pasar Kota Banjarnegara, Selasa (16/1/2018).

Ganjar mengaku khawatir dengan masuknya beras impor. Apalagi bersamaan dengan panen raya yang bisa merugikan petani nanti.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku khawatir jika masuknya beras impor ke Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng itu bersamaan dengan panen raya karena akan sangat merugikan para petani. Dia bahkan mempersilakan daerah di luar Jawa Tengah yang membutuhkan beras akan sanggup dipenuhi.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengaku bersama pemerintah daerah lainnya akan menyampaikan keberatan ke pemerintah pusat. Mutawalli yang sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Pertanian yang akan membahas berbagai masalah pertanian termasuk rencana beras impor.

Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya belum membutuhkan beras impor saat ini sebab produksi beras berlebih. Produksi gabah kering giling di NTB mencapai empat juta ton padahal kebutuhannya hanya 800.000 ton. Maka akan sanggup memenuhi kebutuhan daerah lain.

Begitu banyaknya pemerintah daerah yang menolak masuknya beras impor membuat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) juga menyuarakan sikap yang sama. Ketua Umum APKASI Mardani Maming menyatakan saat ini banyak daerah masih mengalami surplus beras sehingga rencana Kementerian Perdagangan mengimpor beras justru mengancam perekonomian petani.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
Kanal: Nasional