Loading...

Penyidik KPK Gagal Temui Setya Novanto

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Sekitar pukul 03.15 WIB, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Gedung KPK setelah menyambangi rumah tersangka kasus mega korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Setya Novanto (SN), Kamis (16/11) dini hari.

Dalam pantauan tajuktimur.com, sebanyak 10 investigator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan aktivitas penyidikan di rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 02.45 WIB.

Penyidik KPK keluar dari kediaman SN dengan membawa 1 buah koper berwarna biru, 1 koper berwarna hitam, 1 ransel, 3 tas jinjing, dan 1 unit dekoder CCTV.

Penggeledahan berlangsung sejak Rabu (15/11) malam hingga Kamis (16/11) dini hari.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan kedatangan penyidik tersebut dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK lantaran Novanto telah 11 kali mangkir dari panggilan KPK.

“Secara persuasif kami imbau SN dapat menyerahkan diri,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/11) dini hari.

Hingga berita ini diturunkan, Novanto belum memenuhi panggilan KPK untuk menyerahkan diri.

Di dalam rumah, hanya ada istri Novanto, para pembantunya, dan sang pengacara.

Penasihat hukum SN, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya memiliki hak untuk mangkir lantaran KPK juga bersikap sama ketika dipanggil oleh Pansus Angket DPR.

Fredrich mengakui, selain alasan izin Presiden dan hak imunitas anggota DPR, uji materi UU KPK ke MK juga menjadi dasar Novanto tidak memenuhi panggilan KPK.

Fredrich meniru langkah KPK yang tidak memenuhi panggilan Pansus Angket DPR dengan alasan tengah menggugat UU MD3 ke MK.

“KPK itu resmi membuat surat kepada pimpinan DPR yang meminta supaya panggilan untuk pansus ditunda hingga ada putusan MK,” kata Fredrich, Rabu (15/11).

SN kembali ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2017. Penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut sudah melalui beberapa tahapan setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dari Hakim Tunggal Ceppy Iskandar.

KPK menduga SN yang pada saat proyek KTP-El bergulir menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukannya. Tindakannya mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

SN disangkakan melakukan hal tersebut bersama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus, dan dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiaharto.

Atas perbuatannya, SN dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
PKPU Human Initiative dan Bank Muamalat Gelar Perpustakaan Keliling JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan keg...
Pemerintah Saudi Jamin Kehidupan Habib Rizieq Shihab JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Abdullah al-S...
Inilah Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama (Menag), Menteri Ke...
Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka Juara II MHQ Tingkat ASEAN KOLAKA, TAJUKTIMUR.COM - Santri Pondok Tahfiz Baiturrahim Kolaka, Sulawesi Tenggara Inggit Rahma Sar...
Kanal: Nasional