Loading...

Penyidik KPK Gagal Temui Setya Novanto

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Sekitar pukul 03.15 WIB, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Gedung KPK setelah menyambangi rumah tersangka kasus mega korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Setya Novanto (SN), Kamis (16/11) dini hari.

Dalam pantauan tajuktimur.com, sebanyak 10 investigator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan aktivitas penyidikan di rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 02.45 WIB.

Penyidik KPK keluar dari kediaman SN dengan membawa 1 buah koper berwarna biru, 1 koper berwarna hitam, 1 ransel, 3 tas jinjing, dan 1 unit dekoder CCTV.

Penggeledahan berlangsung sejak Rabu (15/11) malam hingga Kamis (16/11) dini hari.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan kedatangan penyidik tersebut dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK lantaran Novanto telah 11 kali mangkir dari panggilan KPK.

“Secara persuasif kami imbau SN dapat menyerahkan diri,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/11) dini hari.

Hingga berita ini diturunkan, Novanto belum memenuhi panggilan KPK untuk menyerahkan diri.

Di dalam rumah, hanya ada istri Novanto, para pembantunya, dan sang pengacara.

Penasihat hukum SN, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya memiliki hak untuk mangkir lantaran KPK juga bersikap sama ketika dipanggil oleh Pansus Angket DPR.

Fredrich mengakui, selain alasan izin Presiden dan hak imunitas anggota DPR, uji materi UU KPK ke MK juga menjadi dasar Novanto tidak memenuhi panggilan KPK.

Fredrich meniru langkah KPK yang tidak memenuhi panggilan Pansus Angket DPR dengan alasan tengah menggugat UU MD3 ke MK.

“KPK itu resmi membuat surat kepada pimpinan DPR yang meminta supaya panggilan untuk pansus ditunda hingga ada putusan MK,” kata Fredrich, Rabu (15/11).

SN kembali ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2017. Penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut sudah melalui beberapa tahapan setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dari Hakim Tunggal Ceppy Iskandar.

KPK menduga SN yang pada saat proyek KTP-El bergulir menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukannya. Tindakannya mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

SN disangkakan melakukan hal tersebut bersama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus, dan dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiaharto.

Atas perbuatannya, SN dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
KPU: Debat Kedua Pilpres Lebih Lancar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pelaksanaan d...
Indef: Visi Jokowi Terkait B100 Sulit Dicapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly ...
Soal Ledakan, Wiranto: Ada pihak yang iseng dan usil sengaja membuat kericuhan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wi...
Kanal: Nasional