Loading...

Perppu Ormas Diterima DPR, Ini Fraksi Yang Dukung dan Menolak

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Sebanyak tujuh fraksi di DPR menerima peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk segera disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (24/10).

Tujuh fraksi di DPR yang menerima Perppu No 2 tentang Ormas itu, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NasDem, Hanura dan Demokrat.

Sementara, tiga fraksi di DPR yang menolak Perppu tentang Ormas itu untuk disahkan adalah, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, fraksinya menerima Perppu tersebut untuk disahkan dengan beberapa catatan.

“Fraksi PKB berharap ada pembahasan soal perspektif tentang ormas. Pentingnya asas ormas terhadap Pancasila. Kemudian mekanisme pengadilan,” kata Yaqut, dalam rapat Komisi II DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Senin (23/10).

Kata Yaqut, PKB meminta agar hukuman yang diatur dalam Perppu itu diperingan. Dimana, dalam Perppu Ormas itu disebutkan seseorang bisa dipenjara seumur hidup dan paling ringan lima tahun jika terbukti menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Tidak perlu ada pengaturan hukuman pidana sebab hal itu telah diatur di KUHP,” terangnya.

Sementara, Fraksi PPP yang menyetujui Perppu tentang Ormas untuk disetujui dengan beberapa catatan. Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes mengatakan, setelah Perppu disahkan untuk segera dilakukan revisi.

“Agar pemerintah atau Dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk undang-undang ini direvisi dan dimasukan ke prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2018,” kata Frimansyah.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat yang menerima dengan catatan agar Perppu Ormas direvisi setelah disahkan menjadi UU. Anggota Fraksi Demokrat Fandi Utomo mengatakan, partainya meminta untuk dilakukan revisi tentang proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas dan pengurangan hukuman pidana yang bisa mencapai seumur hidup.

“Perbaikan itu dua saja, kira-kira berkaitan persoalan peradilan itu, dikembalikannya proses di peradilan. Kedua, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP,” kata Fandi.

Berbeda dengan Anggota Fraksi PKS Sutriyono yang mengatakan, Fraksi PKS menolak Perppu Ormas itu untuk disahkan menjadi UU. Menurutnya, sikap fraksi PKS ini diambil melalui kajian matang dan pandangan dari organisasi serta dari masyarakat yang kebanyakan menyampaikan tidak setuju.

“Kami fraksi PKS tidak setuju rancangan Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi undang-undang. PKS menilai undang-undang No. 17 Tahun 2013 bisa dijadikan landasan hukum. Yang diperlukan revisi. Bukan melalui Perppu,” kata Sutriyono.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Australia Harus Batalkan Kebijakannya Soal Ibukaota Israel JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel ...
Indonesia Diminta Berperan Lebih Stategis Hentikan Diskiriminasi Terhadap Suku Uighur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok yang be...
Tanamkan Jiwa Bahari, PJ91 Gelar Reuni diatas KRI 591 SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM, - Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) provinsi Jawa Timur kembali menggela...
Kreativitas Jurnalis Muda Meningkatkan Literasi Warga BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Kaum muda millennial harus kreatif, karena perkembangan ilmu dan teknologi ...
Inilah Wilayah Jabodetabek yang Berpotensi Banjir di 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan D...
Kanal: Nasional