Loading...

Perwakilan 10 Negara Asia Pasifik Mendukung Perjuangan Petani Kendeng

REMBANG, TAJUKTIMUR.COM – Lebih dari 70 aktivis yang terdiri atas pejuang perempuan, perwakilan masyarakat adat dan pemuka agama, termasuk perwakilan masyarakat korban tambang dan industri ekstraktif mengunjungi Jaringan Masyarkat Peduli Pegunungan Kendeng yg selama ini berjuang menolak tambang dan pabrik semen.

Para aktivis dan masyarakat korban tambang ini merupakan perwakilan dari sepuluh Negara di Asia Pasifik, mulai dari Indonesia, Philipina, Myanmar, India, Thailand, Pakistan, dan Papua Nugini, juga dari Kanada dan Jerman yang terlibat dalam kegiatan Asia Pacifik Gathering On Human Rights and Extractives di Semarang pada 1 hingga 4 September 2018.

Kegiatan yang diorganisir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Indonesia Global Justice (IGJ), Justice, Peace, and Integration of Creation (JPIC) OFM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan VIVAT Internasional Indonesia ini, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Timbrangan dan Desa Tegal Dowo, Kabupaten Rembang, sebagai bentuk dukungan atas perjuangan warga setempat dalam menolak pabrik semen dan tambang karst, pada Selasa, (4/9).

Bersama warga setempat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), mereka melihat langsung lokasi tambang batu kapur dan tanah liat, menyaksikan hilir mudik puluhan truck yang mengangkut batu kapur dan tanah liat ke pabrik semen milik PT Semen Indonesia.

Setelah melihat situ-situs tambang dan pabrik semen, rombongan lalu ikut dalam acara kebudayaan, mulai dari Kentrungan Kiter Kendeng, yang berisi nyanyian dan kidung-kidung tentang kisah perjuangan dan penderitaan masyarakat di Pegunungan Kendeng hingga terlibat dalam aksi “lamporan”, sebuah ritual untuk mengusir hama, yang dalam hal ini juga termasuk keberadaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Ritual lamporan yang berlangsung di lapangan terbuka Desa Timbrangan ini diikuti lebih dari lima ratus orang, yang datang dari kabupaten Pati, Blora, Grobogan, dan warga Kabupaten Rembang sendiri.

Dalam tradisi agraris masyarakat Pegunungan Kendeng, lamporan biasanya dilakukan sebagai bagian dari ritual mengusir hama di daerah-daerah pertanian. “Kali ini hama yang ingin diusir masyarakat adalah tambang dan pabrik semen PT Semen Indonesia. Mereka adalah hama abad modern,” ujar Sukinah, perempuan petani dari Desa Tegaldowo.

Perjuangan masyarakat di Pegunungan Kendeng yang terus berlangsung hingga hari ini, mendapat dukungan dari beberapa aktivis di Negara-negara asia pasfik.

“Kami ke sini, berdiri, dan memberikan solidaritas terhadap perlawanan tambang dan parbik semen di Kendeng. Kami tahu bahwa mereka menderita atas nama pengerukan keuntungan. Kami mendesak agar pemerintah dan pemilik perusahaan mendengarkan mereka,” seru Jaybee Garganera dari Alyansa Tigil Mina, Philipina.

Selain Jaybee, Ulrich Dornberg, warga Jerman yang bekerja untuk Misserior juga mendukung perjuangan warga di pegunungan kendeng. “Salah satu perusahaan itu dari Jerman yaitu Heidleberg, dari negara kami. Kami mendukung masyarakat di pegunungan Kendeng yang berjuang melawan tambang dan pabrik semen yang menghancurkan lingkungan, lahan-lahan pertanian, dan sumber air,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari peserta asal Papua Nugini. Cressida Kuala, salah satu aktivis yang banyak terlibat dalam advokasi kasus pelanggaran hak azasi manusia dan industri ekstraktif mengaku kagum dengan konsistensi perjuangan para petani di pegunungan Kendeng.

“Saya sangat tersentuh dan kagum dengan perjuangan perempuan untuk menghentikan industri ekstraktif dan semen. Sungguh sebuah pemikiran perjuangan yang luar biasa,” katanya.

Seperti diketahui, perjuangan warga pegunungan Kendeng telah berlangsung lama, berbagai aksi dilakukan, hingga melakukan aksi cor kaki di depan Istana Merdeka Jakarta. Di Mahkamah Agung, warga tercatat menang atas perkara dengan PT Semen Indonesia yang diputus pada 5 Oktober 2016. Bukannya menjalankan putusan yang inckracht, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo malah kembali menerbitkan izin baru pada 23 Februari 2017.

Amanat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap 1 dan Tahap 2 pun tak dilakukan pemerintah. Pertambangan dan pabrik semen tetap melakukan aktifitas, abai terhadap tuntutan warga.

Berita Lainnya
PKS Usulkan Dua Nama Calon Wagub DKI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan partainya mengajukan dua nama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Sandiaga...
Prabowo-Sandi Resmi Usung Tim Koalisi Indonesia Adil Makmur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Koalisi pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno resmi mengusung nama ko...
Ketua PBNU ingatkan Tantangan Kezaliman Internasional JOMBANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj kembali mengingatkan adanya tantangan bukan hanya lokal dalam negeri, tentang akhlak, ak...
Sandiaga Uno Disematkan Pin Kesultanan Palembang Darussalam PALEMBANG, TAJUKTIMUR.COM - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Solahudin Uno disambut hangat oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin di ked...
Alotnya Posisi untuk Wagub DKI, Ini Respons PKS JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno yang maju menjadi bakal calon wakil presiden masih alo...
Kanal: Nasional