Loading...

PGRI Keluar dari KSPI karena Sudah Berpolitik

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Pernyataan keluarnya organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari gerakan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ternyata belum mendapat respon sepenuhnya dari pihak KSPI. Terbukti pada aksi unjukrasa dalam rangka mengantarkan pendaftaran calon presiden Prabowo Subianto, tanggal 10 Agustus 2018 ke KPU di Jakarta, logo PGRI masih tersemat pada spanduk-spanduk aksi KSPI. Begitupun pada surat pemberitahuan kegiatan aksi yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
Keluarnya PGRI sebagai afiliasi KSPI bahkan telah dibantah oleh pengurus KSPI belum lama ini.
Sementara itu berdasar keterangan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Dr. Unifah Rosyidi M.Pd di kantornya menjelaskan bahwa secara resmi PB PGRI telah mengajukan surat pernyataan keluar dari afiliasi KSPI kepada Presiden KSPI, Said Iqbal tanggal 4 Februari 2018. Bahkan pernyataan keluar dari afiliasi itu telah diumumkan dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh PB PGRI PGRI provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam menyikapi dinamika politik Pilpres pileg pada tanggal 7 Agustus 2018 di ruang Indonesia gedung guru Indonesia, Jakarta.
Menurut Unifah bahkan surat pernyataan keberatan atas penggunaan logo maupun atribut PGRI dalam berbagai kegiatan KSPI telah dikirimkan pada tanggal 2 Agustus 2018.
“Keputusan untuk tidak berafiliasi dengan KSPI berdasar hasil keputusan rapat pleno pengurus besar PGRI tanggal 30 April 2018 yang merupakan tindak lanjut hasil Konvensi Kerja Tahun 2018 pada tanggal 1-4 Februari 2018 di Batam”, terang Unifah.
Bahkan pernyataan formal tentang keluarnya PGRI dari KSPI tersebut disampaikan secara tertulis oleh PB PGRI.
Namun demi mengetahui masih adanya penggunaan logo PGRI pada spanduk aksi dan surat, PB PGRI merasa kecewa dan keberatan. Unifah menyesalkan masih terpasangnya logo PGRI yang terlihat dalam gerakan aksi buruh tersebut.

Sebab alasan kuat yang melatarbelakangi keputusan PGRI untuk keluar dari KSPI karena PGRI menilai sebagai gerakan buruh KSPI telah kehilangan warwahnya. Bahkan dalam dua pelaksanaan pilpres, KSPI sudah bermain keranah politik dengan secara jelas mendukung salahsatu capres yang ikut dalam Piplres, yakni Prabowo Subianto.
“PGRI bergabung dengan KSPI sejak 1998 karena dalam organisasi buruh internasional organisasi profesi diperbolehkan masuk kedalam afiliasi gerakan buruh. Namun sejak tahun 2014 kami sudah ‘gerah’ karena PGRI adalah organisasi profesi independen yang tidak ikut-ikutan dalam pengusungan capres”, jelas Unifah yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta.

Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya PGRI adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan profesi dan secara internasional profesi guru ternyata memang diperbolehkan masuk kedalam gerakan buruh. Namun sesuai dengan anggaran dasar PGRI Bab 4 Pasal 4 ayat (1) PGRI bersifat independen dan non partisan tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik dan tidak berpolitik praktis. “Kalaupun ada keterlibatan pengurus dan anggota PGRI dalam konsentrasi politik adalah tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional”, tegas Unifah.

Keputusan keluarnya PGRI dari afiliasi KSPI ini menurutnya bukan tanpa resiko politik. Namun yang terpenting adalah PGRI bisa menjaga independensinya. Sebelum menyatakan keluar, PB PGRI juga sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Education International, yang ternyata lembaga tersebut justru menyatakan bahwa PGRI memang sudah seharusnya independen.

“Secara organisasi kita sudah terstruktur dan aktif berkomunikasi. Karena itu pada aksi kemarin (10/8/2018) tidak satupun peserta aksi yang memakai atribut atau baju seragam PGRI, Mayday (1 Mei) 2018 pun PGRI tidak ikut. Jadi kalau kita masih temukan logo PGRI pada spanduk-spanduk aksi mereka, kita akan melakukan peringatan (SP) satu hingga tiga, jika tidak juga diindahkan, maka terpaksa kami menempuh jakur hukum”, tegas Unifah yang optimis pihak KSPI bisa memahami keadaan yang ada.

Akibat berafiliasi dengan KSPI, terutama dalam dua kali deklarasi dukungan terhadap pencalonan Presiden, menurut Unifah pihak PGRI terkena dampak negatif, terutama para anggota PGRI yang bertugas di tingkat kabupaten. Merekalah yang sering mendapat tekanan dari berbagai pihak. Sebab hampir semua guru di daerah bernaung dalam wadah PGRI baik PNS maupun swasta. Mereka juga kerap dilibatkan atau ditawarkan bergabung dengan parpol-parpol tertentu.
Dalam pandangan politik terhadap calon presiden yang diidamkan oleh PGRI maupun para guru, adalah siapapun capresnya yang penting peduli terhadap guru dan pendidikan. Ini salahsatu harapan kepada capres mendatang.

“Selaku pimpinan PGRI saya memiliki hubungan baik dengan siapapun, termasuk Prabowo maupun Jokowi. Kalaupun PGRI dikunjungi oleh mereka (para capres) silahkan. Tapi dalam rangka pilpres PGRI tidak akan mengundang mereka, kecuali jika PGRI ulang tahun (November 2018), yang rencananya puncak peringatan pada awal Desember 2018 di Cibinong, Jawa Barat kemungkinan besar PGRI akan mengundang Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden (kepala negara) saat ini”, tutup Unifah.

Berita Lainnya
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Satgas Pangan Pantau Stok Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Satgas Pangan akan melakukan pemantauan untuk memastikan stok kebutuhan po...
Sandiaga Doakan Calon Penggantinya di DKI BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Sandiaga Uno menghadiri acar...
KPU Akan Tetapkan Hasil Perbaikan DPT Tahap II JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Per...
Kanal: Nasional