Loading...

PKS Resmi Mendaftar ke KPU Untuk Ikuti Pemilu 2019

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Melalui Sekretaris Jenderal, Mustafa Kamal dan beberapa pengurus, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi melakukan pendaftaran sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/10).

Dalam pernyataan persnya, usai diterima oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari dan Pramono Ubaid Tanthowi di ruang sidang utama KPU RI, Ia mengatakan PKS siap dilakukan pemeriksaan sebagai syarat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019.

“Berkas yang kita kumpulkan hari ini dengan sekian kontainer berwarna hijau itu adalah berbagai persyaratan yang ditentukan oleh KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingat provinsi, kabupaten/kota. Dan kita sudah siap untuk dilakukan verifikasi berkas,” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa PKS mendukung penerapan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Kamal mengapresiasi KPU yang telah menginisiasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kita juga mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana seluruh kegiatan partai, personil, struktur dan hal-hal yang perlu diketahui publik itu disiarkan secara terbuka. Karenanya kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum yang sudah bisa melakukan inovasi dengan membangun sistem IT yang disebut Sipol,” papar Kamal.

Terkait penggunaan Sipol, Kamal mengatakan bahwa PKS merasa sistem tersebut cukup memadai dan dapat digunakan dengan baik.

“Sipol ini satu inovasi yang sudah pernah dilakukan. KPU periode lalu juga sudah ada, dan kelihatan KPU telah melakukan pembelajaran. Meskipun harus ada penyesuaian-penyesuaian, pada prinsipnya kami di PKS merasa cukup memadai dan kita bisa gunakan dengan baik,” lanjutnya.

Sebagai masukan, Kamal menyarankan agar KPU dapat membangun Sipol secara utuh, mempersiapkan sistem pengamanan untuk menjamin data yang ada di dalamnya, serta dapat menyusun kebijakan mengenai daerah yang kesulitan mengakses Sipol.

“KPU perlu bijak, tidak hanya membangun sistem IT nya sendiri tetapi juga bagaimana networking-nya. Utuh melihat implementasinya di lapangan. Selebihnya kita menilai sistem IT ini sudah cukup bagus, dan harus ada jaminan dari KPU agar tidak ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar,” pungkasnya.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Indonesia Diminta Berperan Lebih Stategis Hentikan Diskiriminasi Terhadap Suku Uighur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok yang be...
Tanamkan Jiwa Bahari, PJ91 Gelar Reuni diatas KRI 591 SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM, - Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) provinsi Jawa Timur kembali menggela...
Kreativitas Jurnalis Muda Meningkatkan Literasi Warga BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Kaum muda millennial harus kreatif, karena perkembangan ilmu dan teknologi ...
Inilah Wilayah Jabodetabek yang Berpotensi Banjir di 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan D...
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Kanal: Nasional