Loading...

Polri: Deklarasi #2019GantiPresiden Ancam Persatuan Bangsa

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Polri tidak memberikan izin digelarnya aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Polri beralasan aksi tersebut dibubarkan karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan penyampaian aksi tersebut dan akan bubarkan karena dapat berpotensi terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Minggu (26/8).

Ia menjelaskan, berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, terdapat empat pengecualian. Pengecualian itu yakni mengganggu hak asasi orang lain, mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan ètika dan moral serta dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sebagian besar masyarakat menolak karena belum masuk masa kampanye,” ujar Setyo.

Menurut Setyo, masyarakat setempat meminta Pilpres harus diisi dengan kampanye adu cerdas program. “Bukan membuat tagar yang bisa menyinggung yang lain dan potensi konflik. Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Deklarasi 2019 ganti presiden di Pekanbaru, Riau, dibatalkan. Sedianya rencananya aksi tersebut akan digelar pada Minggu (25/8). Kabid Humas Polda Riau, AKBP Sunarto mengaku bukannya melarang aksi akbar 2019 ganti presiden dilakukan di Riau. Menurut Sunarto, panitia sendiri yang membatalkan rencana aksi tersebut.

“Mereka membatalkan aksinya, mereka menarik surat itu, artinya itu urusan mereka,” kata Sunarto saya dihubungi, Sabtu (25/8).

Rencana aksi 2019 ganti presiden di Pekanbaru akan diundur pada 2 September 2018. Aksi tersebut diundur untuk menghadiri tablig Akbar Ustadz Abdul Somad yang juga digelar pada Minggu (26/8).

Kepolisian Daerah Jatim juga menegaskan tidak akan mengizinkan aksi sekelompok massa yang rencananya akam mendeklarasikan #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya pada Minggu (26/8).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera beralasan, polisi tidak akan mengizinkan aksi tersebut dengan alasan demi menjaga ketertiban. Lantaran di satu sisi ada juga kelompok yang menolak aksi tersebut digelar.

Berita Lainnya
Perludem: Waspadai Hoaks sebagai Jalan Pintas Menangi Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta seluruh pihak mewaspadai penggunaan hoaks dan politik tran...
1.000 Polisi Amankan Penetapan Capres-Cawapres di KPU JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 1.000 personel kepolisian ...
Waspadai peningkatan potensi hujan lebat di sebagian wilayah Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi adanya peningka...
Tiga Kapal Perang Jepang Singgahi Jakarta JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tiga unit kapal perang milik Angkatan Laut (AL) Jepang tengah singgah di perairan Teluk Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok ...
Presiden: Cukai Rokok untuk Layanan Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan secara singkat soal cukai rokok dan layanan kesehatan. Dia menyatakan, 50 persen penerimaan...
Kanal: Nasional