Loading...

Prabowo: Pemindahan Kedutaan Australia Bukan Masalah Bagi Indonesia

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan rencana pemerintah Australia memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bukan merupakan urusan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11).

“Saya tidak melihat (memidahkan kedutaan besar) menjadi persoalan bagi Indonesia,” kata Prabowo, seperti dikutip Brisbane Times, Kamis (22/11).

Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus menghormati hak kedaulatan Australia untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Meskipun, pemerintah Indonesia tidak setuju dengan kebijakan pemindahan tersebut.

Pemerintahan Joko Widodo sebelumnya sudah menegaskan sikap mereka terhadap pernyataan Perdana Menteri Scott Morisson yang ingin memindahkan kedutaan besar Australia ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pun segera menghubungi Canberra dan meminta konfirmasi pernyataan Morisson tersebut.

Sementara, dalam komentar publik pertamanya, Prabowo mengambil posisi yang sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Sikapnya membuat garis tegas ia berbeda dengan Jokowi yang secara terbuka mengkritik rencana Morisson tersebut.

“Mengenai kepindahaan kedutaan, saya belum membaca tentang keputusan (final) Australia memindahkan kedutaan ke Yerusalem, “kata Prabowo.

“Sebagai pendukung Palestina, tentu kami memiliki opini yang berbeda,” katanya. “Tapi Australia juga negara merdeka dan berdaulat, jadi kami harus menghargai kedaulatan mereka.”

Politisi Gerindra, Dian Islamiati Fatwa, pekan lalu memprediksi akan ada reaksi negatif dari Indonesia bila rencana pemindahan kedutaan besar tersebut tetap dilakukan.

Marisson sendiri belum memutuskan apakah benar-benar memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan tersebut akan diumumkan pada akhir tahun. Tapi, ada kemungkinan Indonesia akan meminta jaminan dari Australia pemindahan kedutaan tidak akan dilakukan sebelum kesepakatan perdagangan bebas ditandatangani.

Pakar dari Lowy Institute, Matthew Busch, tidak terkejut dengan pernyataan Probowo. Karena, menurutnya, Prabowo memiliki pendapat yang sangat kuat tentang kedaulatan.

“Meskipun memiliki pendapat kuat tentang kedaulatan Indonesia, Prabowo saat ini atau terakhir kali (ketika pemilihan presiden 2014) terbilang lebih moderat ketika bicara tentang kebijakan luar negeri. Dia tidak terlalu banyak bicara tentang bagaimana negara lain menjalankan kebijakan luar negeri,” kata Busch.

Busch mengatakan Prabowo dikenal anti-investasi asing. Ia juga sering mengubarkan retorika-retorika protektionis dan hal itu juga berimplikasi pada pandanganya tentang negara lain. “Saya pikir itu bukan sesuatu yang benar,” tambah Busch.

Namun, menurut Busch, para kandidat presiden Indonesia masih bisa mengkampanyekan anti perdagangan bebas. Bahkan jika mereka tidak membahas tentang isu pemindah kedutaan besar Australia.

“Ia bisa mengatakan ia tidak masalah dengan pemindahan ini. Tapi, yang menjadi masalah adalah Australia memiliki penawaran bagus, apa yang tidak bisa diperdebatkan (di pemilihan presiden) adalah kritik terhadap FTA (Free Trade Agreement) itu sendiri,” kata Busch.

Berita Lainnya
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Seluma Bengkulu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sab...
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Penyebar Konten Terorisme Diancam UU-ITE, PKS: Bersikap Bijaklah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menanggapi kejadian terorisme yang membunuh puluhan umat Islam yang sedang...
KPU Maluku Utara jadwalkan pemasangan iklan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadwalkan pem...
Kanal: Nasional Pemilu