Loading...

Prajurit TNI Yang Terjun ke Dunia Politik Harus Pensiun Dini

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Prajurit TNI yang ingin terjun ke dunia politik, harus pensiun dini dari kedinasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dalam siaran persnya usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI se-Gartap 1/Jakarta Tahun 2017, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1).

“Setelah kembali menjadi warga sipil dapat menggunakan hak politiknya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2018,” katanya.

Keinginan berpolitik, lanjutnya, merupakan hak perorangan yang diatur oleh Undang-Undang. Bagi prajurit TNI sendiri apabila ingin terjun ke dunia politik harus pensiun dari kedinasan TNI.

“Proses pengajuan pensiun dini melewati beberapa tahapan hingga mendapat persetujuan pimpinan TNI dan Presiden RI. Begitu juga, dengan pengajuan pensiun dini Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi telah melewati proses dan sudah disetujui oleh Presiden,” jelasnya.

Terkait personel yang tidak lulus verifikasi dalam bursa Pilkada dapat kembali ke kedinasan, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menyampaikan bahwa prajurit TNI yang memilih jalannya untuk berkarier dibidang politik telah melewati proses internal TNI dan didasari dengan pertimbangan yang matang serta dihadapkan dengan segala resiko yang mungkin terjadi.

“Prajurit TNI tersebut harus siap menghadapi resiko apabila tidak lulus verifikasi, karena belum adanya aturan yang menyatakan untuk dapat berdinas kembali di TNI,” katanya.

Sementara, ketika dimintai keterangan mengenai pemeriksaan KPK terhadap mantan Kasau berkaitan dengan kasus korupsi Helikopter AW-101, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menjelaskan bahwa mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna saat ini dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.

“Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung kepada yang sudah menjadi tersangka oleh KPK. Biarkan proses ini berjalan hingga didapatkan bukti-bukti yang menguatkan atau bukti-bukti yang meringankan. Pada intinya TNI sangat mendukung proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Inilah Wilayah Jabodetabek yang Berpotensi Banjir di 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan D...
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Polisi Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Polisi telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat d...
Kapendam Cendrawasih: Situasi Nduga Berangsur Normal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mene...
SBY Sayangkan Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru RIAU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan perusa...
Kanal: Nasional