Loading...

Prajurit TNI Yang Terjun ke Dunia Politik Harus Pensiun Dini

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Prajurit TNI yang ingin terjun ke dunia politik, harus pensiun dini dari kedinasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dalam siaran persnya usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI se-Gartap 1/Jakarta Tahun 2017, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1).

“Setelah kembali menjadi warga sipil dapat menggunakan hak politiknya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2018,” katanya.

Keinginan berpolitik, lanjutnya, merupakan hak perorangan yang diatur oleh Undang-Undang. Bagi prajurit TNI sendiri apabila ingin terjun ke dunia politik harus pensiun dari kedinasan TNI.

“Proses pengajuan pensiun dini melewati beberapa tahapan hingga mendapat persetujuan pimpinan TNI dan Presiden RI. Begitu juga, dengan pengajuan pensiun dini Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi telah melewati proses dan sudah disetujui oleh Presiden,” jelasnya.

Terkait personel yang tidak lulus verifikasi dalam bursa Pilkada dapat kembali ke kedinasan, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menyampaikan bahwa prajurit TNI yang memilih jalannya untuk berkarier dibidang politik telah melewati proses internal TNI dan didasari dengan pertimbangan yang matang serta dihadapkan dengan segala resiko yang mungkin terjadi.

“Prajurit TNI tersebut harus siap menghadapi resiko apabila tidak lulus verifikasi, karena belum adanya aturan yang menyatakan untuk dapat berdinas kembali di TNI,” katanya.

Sementara, ketika dimintai keterangan mengenai pemeriksaan KPK terhadap mantan Kasau berkaitan dengan kasus korupsi Helikopter AW-101, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menjelaskan bahwa mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna saat ini dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.

“Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung kepada yang sudah menjadi tersangka oleh KPK. Biarkan proses ini berjalan hingga didapatkan bukti-bukti yang menguatkan atau bukti-bukti yang meringankan. Pada intinya TNI sangat mendukung proses hukum yang berlaku,” tegasnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Penyebar Konten Terorisme Diancam UU-ITE, PKS: Bersikap Bijaklah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menanggapi kejadian terorisme yang membunuh puluhan umat Islam yang sedang...
F-PKS Minta Kemenlu dan KBRI Lindungi WNI di Selandia Baru JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengutuk penembakan brutal kepada pulu...
Gempa 6,2 Magnitudo Guncang Talaud PALU, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa telah t...
Kanal: Nasional