Loading...

Presiden: Cukai Rokok untuk Layanan Kesehatan

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Presiden Joko Widodo menjelaskan secara singkat soal cukai rokok dan layanan kesehatan. Dia menyatakan, 50 persen penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

“Perpres terkait itu memang sudah kami keluarkan,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9).

Ia menyebutkan, ada amanat undang-undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan.

“BPJS Kesehatan sendiri kemarin mengalami defisit yang harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok,” kata dia.

Ia menyebutkan, sudah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa kondisi keuangan BPJS Kesehatan. “Artinya ini prosedur, akuntabilitas sudah dilalui,” katanya, dikutip Antara.

Jokowi juga sudah memerintahkan direktur utama dan dewan direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki semua sistem termasuk verifikasi atas klaim yang masuk ke badan itu.

“BPJS Kesehatan ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten kota, provinsi seluruh Tanah Air. Ini bukan suatu hal mudah. Bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit. Bukan sesuatu yang gampang,” katanya.

Ia menyebutkan dengan luasnya jangkauan pelayanan, badan itu harus terus memperbaiki sistem sehingga lebih efisien.

“Saya mengalami semuanya, di provinsi ada Kartu Jakarta Sehat. Itu (untuk) mengontrol rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara, ya khan. Artinya perbaikan sistem itu harus terus dilakukan,” katanya.

Ketika ditanya melalui penggunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk membayar BPJS Kesehatan maka pendapatan daerah akan berkurang, dia menegaskan UU mengamanatkan 50 persen pendapatan bagi haail cukai itu untuk pelayanan kesehatan.

“Itu yang (me)nerima juga daerah kok, untuk pelayanan kesehatan di daerah. Khan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah,” kata dia.

Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan defisit dana pemakaian BPJS Kesehatan terjadi sejak program ini diluncurkan pada 2014, dengan besaran sekitar Rp800 juta-Rp1 trilun sebulan. Untuk menutup kekurangan dana tahun ini, pemerintah menurunkan dana penutup sebanyak Rp4,9 triliun.

Menurut versi manajemen puncak BPJS Kesehatan, kekurangan dana mereka pada 2018 sebesar Rp16,5 triliun yangg terdiri dari defisit 2018 hingga bulan berjalan sebanyak Rp12,1 triliun dan Rp4,4 triliun untuk 2017. Akan tetapi menurut perhitungan BPKP, defisit pada 2018 dimaksud itu hanya Rp10,9 triliun alias Rp5,5 triliun lebih rendah ketimbang yang dinyatakan manajemen puncak BPJS Kesehatan.

Berita Lainnya
Kemenko PMK: Libur dan Cuti 2019 Bertambah saat Pemilu, Berkurang saat Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko...
Bahas Rekonstruksi Lombok-Palu, Wapres Panggil Menkeu-MenPUPR JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
HRS Jadi Korban dalam Kasus Bendera Tauhid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Arab Saudi diminta mengklarifikasi berbagai masalah yang tengah...
Whatsapp Teliti Hoaks Selama Kampanye Pemilu di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Platform media sosial percakapan Whatsapp meneliti hoaks atau kebohongan s...
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
Kanal: Nasional