Loading...

Presiden Ingatkan Kepala Daerah Tidak Bersentuhan dengan Korupsi

SERPONG, TAJUKTIMUR.COM —- Presiden Joko Widodo menyatakan kesedihannya karena banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malem tahu-tahu dapat berita, pagi-pagi dapat berita,” kata Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa para bupati saat bertemu di Istana Bogor, Kamis (5/7), telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.

“Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua (APKASI), pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya, saya sampaikan hati hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak bersentuhan dengan namanya korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.

“Kalau ndak bersentuhan nggak perlu yang namanya takut, nggak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada,” kata Presiden kembali mengingatkan.

Ketua Umum APKASI Mardani H Mamingsa mengaku bangga, namun hal itu terkikis karena banyak berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.

“Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam pilkada beberapa tahun lalu. Namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua APKASI, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu,” katanya pula.

Dia menyatakan hampir setiap bulan sering mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.

Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, sebanyak 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.

“Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. Saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru,” katanya pula.

Dia menegaskan bahwa ini harus menjadi introspeksi bersama. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi bupati adalah para koruptor, sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut dianggap koruptor.

Berita Lainnya
Gunung Anak Krakatau alami 49 kegempaan Letusan BANDARLAMPUNG, TAJUKTIMUR.COM - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sepanjang Kamis (18/10) hingga Jumat dini hari mengalami ...
Heli MI-8 Lakukan ‘Water-Bombing’ Wilayah Terdampak Likuifaksi Sulteng PALU, TAJUKTIMUR.COM – Helikopter MI-8 mulai melakukan kegiatan water-bombing atau pengemboman material disinfektan di wilayah terdampak likuifaksi, seperti Petobo, Balar...
Iklan Rekening Dianggap Curi Start Kampanye, Ini Komentar Erick Thohir JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi soal adanya dugaan pelanggaran kampanye dalam pemasangan iklan berisi nomor reken...
Istri Meninggal Dunia Saat Suami Tunaikan Tugas SAR di Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM — Alfrits Rottie, anggota Basarnas Gorontalo sedang sibuk melakukan misi kemanusiaan terhadap korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, tiba-...
Ketika Suara Kaum Ibu Menjadi Kekuatan Politik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tingginya tingkat populasi (jumlah) kaum perempuan di Indonesia ternyata menjadi target tersendiri dalam dunia politik terutama saat pilpres. Ta...
Kanal: Nasional