Loading...

Presiden Ingatkan Pemimpin Daerah untuk Tinggalkan Pola Lama Dalam Mengelola APBD

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah.

“Pola lama yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur, mirip-mirip. Artinya kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Saya hanya ingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran perlu tapi pengelolaan APBD jangan lagi pakai pola lama,” ujar Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, saat memberikan pengarahan di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.

Lebih lanjut Kepala Negara menilai bahwa penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat seperti halnya proyek infrastruktur.

“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Oleh sebab itu, saya minta anggaran 60 persen di sini. Barangnya kelihatan kalau seperti itu. Misalnya anggarkan untuk pasar, saya minta pasar ini selesai dua tahun pasti barangnya jadi. Meninggalkan legacy yang baru. Tidak ada lagi barang yang nggak nongol,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugasnya melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan.

“Sering komisi ini diberi sekian miliar dan lain-lain. Itu tugas Saudara untuk kendalikan, kalau tidak bisa berarti nggak kuat, nggak_ strong. Bisa, saya yakin asal niat kita baik,” ucapnya.

(dwisan/ttcom)

 

 

Berita Lainnya
SPKKL Kupang Uji Coba Aplikasi Pelaporan Kejadian Laut Berbasis Android KUPANG, TAJUKTIMUR.COM - SPKKL Kupang mengajak peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan...
BMKG: Waspada Potensi Banjir dan Longsor Meningkat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau masuknya mus...
Kemenag Uji Coba Sistem Daftar Nikah Online JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Agama telah meluncurkan Sistem Informasi Pernikahan Berbasis W...
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Kanal: Nasional