Loading...

Presiden Jokowi Ingin Perguruan Tinggi Luar Negeri Bisa Buka di Indonesia

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Seusai memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan 10 Bali Baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin Rapat Terbatas mengenai Pendidikan Vokasi dan Implementasinya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11) kemarin.

Dalam awal pengantarnya Presiden Jokowi mengemukakan, perlunya ada revisi Undang-Undang Pendidikan, agar universitas atau akademi, politeknik luar bisa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengingatkan, pada tahun 2030 nanti diperlukan tambahan 58 juta tenaga terampil untuk menjadikan ekonomi kita bisa masuk pada peringkat tujuh dunia. Jika saat ini fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, menurut Presiden, pada tahapan besar kedua akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia.

Terkait hal itu, Kepala Negara berharap pendidikan kita yang sudah lebih dari 30 tahun tidak ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ia menunjuk contoh, di universitas misalnya, lebih dari 30 tahun,  Fakultas Ekonomi jurusannya itu-itu saja, yaitu akuntansi, ekonomi perusahaan, atau ekonomi pembangunan.

“Sudah, enggak pernah berubah dari itu,” ujar Kepala Negara.

Padahal, lanjut Presiden, dunia sudah berubah begitu sangat cepatnya. Ia mempertanyakan kenapa tidak ada yang berani mendirikan fakultas digital ekonomi, yang jurusannya toko online, misalnya. Demikian juga jurusan mengenai ritel manajemen, logistik manajemen.

“Enggak ada saya lihat, 30 tahun kita seperti ini terus. Padahal dunia betul-betul sudah sangat berubah sekali. Inilah saya kira terobosan yang harus kita lakukan,” ucap Presiden Jokowi.

Untuk itu, kompetisi persaingan antar universitas, agar ada pembanding-pembanding yang baik, Presiden menginginkan agar ada universitas dari luar negeri yang bisa mendirikan entah politeknik, entah universitas di Indonesia.

“Biar kita memiliki pembanding, baik dari sisi manajemen, dari sisi kurikulum, dan yang lain-lainnya. Tanpa itu kita enggak akan mempunyai pembanding yang baik. Apakah kita ini sudah benar atau belum benar,” terang Presiden.

Dalam Rapat Terbatas ini, Presiden juga mengundang Nadiem Makarim, CEO dan pendiri Go Jek Indonesia, serta Adamas Belva Syah, CEO Ruangguru, untuk memberikan pandangan-pandangan apa yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat ini.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Penolakan Perda Syari’ah Merupakan Sikap Politik PSI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Keputusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak Perda Syariah da...
Romahurmuziy: PPP Wajib Perjuangkan UU dan Perda Syariah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menegaskan partainya mempunyai perhatian bes...
98 Korban Lion Air JT 610 Teridentifikasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 98 orang dari total 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air JT 61...
Mendagri Bolehkan Kepala Daerah Terlibat Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah u...
KPU Berkomitmen Wujudkan Pemilu yang Berintegritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk mewujudkanpemilihan umum yan...
Kanal: Nasional