Loading...

Reformasi Birokrasi Tantangan Bagi Para Capres

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Reformasi birokrasi ternyata masih menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh para calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilu presiden (pilpres) 2019 mendatang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan kemudahan pelayanan yang cepat namun berkualitas.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Medelina K.Hendytio, beberapa studi menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan oleh Negara saat ini sangat gradual dan implemental.

“Meski kita kini mempunyai blueprint dan roadmap reformasi birokrasi tetapi yang kita hadapi bahwa reformasi itu belum sangat populer, sehingga memang tidak ada project story yang bisa kita gabungkan dari rezim satu ke rezim lain untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan.
Kita masih harus menyadarinya dalam proses ini sehingga kita bisa memiliki ekspetaksi yang realisitis dan mengetahui dimana letak hambatan birokrasi terjadi,” katanya.

Sebab menurut Medelina tidak bisa dipungkiri komitmen politik maupun dukungan politik terhadap proses reformasi birokrasi harus ada insentifnya baik dari hasil elektoral maupun akses dari resourches.

“Komitmen politik menjadi sangat besar dan penting sebab keputusan pelaksanaan reformasi demokrasi harus benar-benar bisa diimplementasikan”, ujar Medelina dalam Diskusi Publik Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia : Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres dan Cawapres di CSIS, Gedung Pakarti Centre jl. Tanah Abang III, Jakarta Pusat (Kamis,08/11/2018).

Implementasi reformasi  juga menjadi suatu kepentingan antara birokrat di pusat maupun di daerah. Namun pertanyaannya, apakah pergantian rezim mempengaruhi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah? Karena kenyataannya rekrutmen yang tidak didasari dengan kompentensi akan berpengaruh pada Indonesia dalam jangka waktu beberapa puluh tahun kedepan. Dan tentunya pelibatan masyarakat dalam desain dan implementasi begitu diperlukan.

Didalam masyarakat ada kelompok-kelompok kepentingan yang semuanya berpengaruh pada politik dan mempunyai kepentingan. 

“Kita juga mengenal politik birokrasi, dimana tokoh ikut bermain, dan ini terjadi sejak Orba”, ujar Medelina.

Bagaimana birokrat bisa masuk dalam politik dan mempunyai pengaruh serta bermain dalam politik, sehingga dikatakan mengurangi netralitasnya dan pelayanan mempunyai pengaruh tersendiri. Sementara kita lemah dalam proses reformasi birokrasi.

“Politik birokrasi ini sesunguhmya menjadi isu sentral yang dibawa oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun rezim saat ini. Yang hasilnya masih akan bisa dilihat lagi,” paparnya.

Medelina menambahkan, pada interaksi antara kontrol politik dan birokrat, tentu ada ketegangan antara kontrol politik dan kepentingan birokrat, misalnya pada pokok bahasan Undang-undang Pemerintah Daerah yang tentunya ada  dari bidang-bidang tertentu. Adanya tuntutan tugas dari birokrasi tentu biasanya berlawanan dengan kepentingan yang terjadi didaerah. Sehingga pertentangan konflik yang terjadi didaerah maupun pusat didalam RUU dan revisi ASN maka akan terjadi masalah anggaran. Rekrutmen yang tidak berdasar kompetensi dan sistem tentu akan berdampak pada kualitas birokrasi Indonesia berpuluh-puluh tahun kedepan.

“Hambatan-hambatan yang masih akan dihadapi discotinuitas apalagi pergantian rezim akan menggantikan agenda-agenda atau menemukan titik temu untuk mewujudkan proses reformasi birokrasi yang utuh  tentunya harus melibatkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kapasitas kepentingan yang berbarengan dengan dinamika aktor-aktor politik dan birokrat yang ada dalam lingkaran reformasi, perlu dilihat nanti, apakah birokrasi dilakukan lebih lambat.

“Ketika berbicara politik umumnya lebih pada bagi-bagi kekuasaan tapi juga tidak menutup reformasi birokrasi yang sebetulnya penuh dengan kepentingan politik”, tutup Medelina.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP partai Gerindr, Ferry Juliantono, ditempat yang sama menyatakan, bahwa proses reformasi birokrasi memang harus sampai pada tingkat makro, tidak hanya di tingkat mikro. Menurutnya jika tanpa jiwa dan ideologi sebuah demokrasi tetap saja bisa berjalan. Tapi kita semua akan terjebak dengan formalitas birokrasi yang hasilnya dari uang 2.400 triliun (dana APBN).

“Devisa kita juga akan terkuras karena kita harus mengimpor semua dari luar negeri, mulai dari minyak dan sebagainya,” ungkap Ferry.

Karena itupula menurut Ferry, kita harus bisa mengurangi impor dan mengembangkan produk-produk yang bisa dikembangkan.

“Kita juga harus melakukan perbaikan dan evaluasi. Kalau kurang terus dipaksakan APBN yang pas-pasan? Intinya jangan sampai urusan duit di Jakarta bagus tapi masalah reklamasi misalnya, bagaimana?”, ujar Ferry.

Ferry mengakui pada intinya semua setuju bahwa pelayanan publik hingga tingkat mikro, terutama di Jakarta bagus. Tapi jangan sampai di tingkat makro justru menghilang.

“Kita tentu menginginkan birokrasi yang diberlakukan di Indonesia benar-benar berkualitas (berkelas dunia) dan negara seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan hal yang ada,” kata Ferry.

Ia juga menambahkan, tentunya masyarakat juga tidak ingin ada lembaga pengawas birokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan ideologi kepemimpinan yang terbangun.

“Kita tidak ingin birokrasinya berkelas dunia tapi negaranya kelas walikota, ini bisa diartikan kita menyambut gembira dengan Inovasi yang dilakukan didaerah-daerah. Pertanyaannya, kenapa inovasi yang terjadi di daerah tidak dilakukan oleh pemerintah pusat? Menlu dan Menhan sudah membuktikan untuk dimungkinkan adanya birokrasi reformasi”, ungkap Ferry.

Menanggapi perihal reformasi birokrasi, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa pelayana  publik yang mendapatkan respon bagus, berarti juga bisa dinilai bagus.

“Sekarang gaya anggota DPR sudah mengikuti Jokowi dengan lengan panjang digulung. Dulu, jaman saya pas-pasan, perubahan kultur itu benar-benar terjadi disana (DPR RI)”, ungkap Eva yang tak habis pikir atas terpilihnya nama Jokowi dan Ganjar Pranowo sebagai tokoh terbaik versi Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK).

Eva menambahkan, menjadi hal penting bagi parpol untuk menghitung ide-ide terutama demokrasi adanya pemilu yang membawa perubahan pada negara kita.

“Salahsatu syarat dana desa adalah aparatur desa harus mengikuti pelatihan komputer misalnya, maka dana desa kemudian akan turun,” ungkapnya.

Eva melihat pemberian dana desa kini bergerak dinamis. Dan yang paling populer untuk berubah adalah masyarakat desa yang bergerak cepat dengan melakukan aksi jemput bola ke masyakat.

Langkah itu, menurut Eva, sebagai penyesuaian atas trend revolusi industri yang tengah berkembang. Reformasi pemangkasan masa pengurusan sebuah dokumen perizinan juga patut diapresiasi, sebab dari lamanya proses perizinan yang semula 39 hari menjadi hanya 3 hari sudah cukup bagus.

“Perizinan dari 39 hari menjadi 3 hari sudah cukup bagus, pelayanan Jokowi output banget, sehingga perlu diadakan perbaikan. Kekuatan Jokowi adalah bagaimana kekuatan pelayanan yang baik. Kita ingin e- budgeting yang membuat semua transparan sehingga ada partisipasi publik terhadap anggaran. Ini yang dibuat Risma (Gubernur Jawa Timur) dan Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) tapi sayang tidak direspon”, ungkap Eva sembari meninggalkan gedung.

Triwidodo Wahyu Utomo, Deputi Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencermati proses reformasi birokrasi di tingkat akar rumput yang menurutnya sebenarnya banyak sekali perubahan apalagi dengan adanya istilah “Besuk Kiamat” ditingkat kelurahan yang memberikan pelayanan administrasi kematian tanpa proses urus dari pihak keluarga terlebih dulu, tapi surat keterangan kematian langsung diberikan oleh petugas pada saat pemakaman.

“Masyarakat juga tidak perlu datang ke kelurahan untuk mengurus administrasi,” kata Triwidodo.

Ketika melakukan aktivitas kerja sekali dalam seminggu para perangkat desa harus turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, Masalahnya kita tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu yang manfaat sebenarnya begitu besar dirasakan.

“Pelayanan dikelurahan sekarang cukup gunakan kode dan ‘klik’, sudah selesai”, Tutup Triwidodo.

Berita Lainnya
Kemenko PMK: Libur dan Cuti 2019 Bertambah saat Pemilu, Berkurang saat Lebaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko...
Bahas Rekonstruksi Lombok-Palu, Wapres Panggil Menkeu-MenPUPR JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ...
HRS Jadi Korban dalam Kasus Bendera Tauhid JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Arab Saudi diminta mengklarifikasi berbagai masalah yang tengah...
Whatsapp Teliti Hoaks Selama Kampanye Pemilu di Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Platform media sosial percakapan Whatsapp meneliti hoaks atau kebohongan s...
Dubes Saudi: Kalimat Tauhid Memiliki Arti Penting bagi Umat Islam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al ...
Kanal: Nasional