Loading...

Retaknya Hubungan Sosial Merupakan Tragedi Kemanuasiaan dan Demokrasi

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Pemilihan presiden (pilpres) seharusnya menjadi pesta rakyat dalam ajang demokrasi lima tahunan. Namun ironis, pilihan politik yang berbeda justru membelah kerukunan sosial masyarakat menjadi dua kubu bersebarangan dan saling bermusuhan.

Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiyantoro menyampaikan hasil surveinya selama dua tahun yang menunjukkan disharmoni masyarakat akibat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Head to head dua kandidat pada Pilpres 2014 dan putaran kedua Pilkada DKI menyisakan dendam dua kubu yang seolah tak bisa diakhiri.

“Keretakan hubungan sosial ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan maupun tragedi demokrasi. Seharusnya hasil pemilu apa pun nantinya, tidak boleh menyakiti pihak mana pun,” kata Eko dalam Diskusi PolMark Indonesia dengan tajuk ‘Pemilu dan Potensi Retaknya Kerukunan Sosial’ di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

PolMark Indonesia merilis hasil survei tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang dilaksanakan lewat PolMark Research Center (PRC). Survei tersebut dilakukan mulai 15 Januari 2016 sampai 11 Juni 2018. Fokus dari survei itu adalah menakar kerukunan sosial masyarakat pascapilpres dan pilkada DKI.

Menurut Eko, dari data survei yang dikumpulkan, 4,3 persen pemilih di Jakarta ditemukan rusak hubungan pertemanan mereka akibat Pilpres 2014. Sedangkan pada Pilgub DKI Jakarta 2017, hubungan pertemanan yang rusak tercatat 5,7 persen. Dia mengatakan, dalam demokrasi yang mapan dan terkonsolidasi mensyaratkan pemilu harus diterima sebagai satu-satunya cara bermain (the only game in town). Proses dan hasil pemilu tidak bisa meninggalkan luka sosial bagi siapa pun.

“Tergolong kecil, namun jika angka itu diproyeksikan ke jumlah pemilih, maka jumlahnya signifikan mengancam retaknya kerukunan sosial,” ujarnya.

Bagaimana potensi Pilres 2019 mendatang? Bisa dipastikan kondisi yang sama bisa terjadi jika para elite dan pendukung calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak bisa mengelola isu dan memperhadapkan masyarakat untuk saling gontok-gontokan.

Dalam surveinya, PolMark Indonesia menggunakan multistages random sampling. Dengan rincian jumlah responden untuk masing-masing tingkat nasional sebanyak 2.250 orang dengan margin of error 2,1 persen atau 2.600 orang dengan margin of error 1,9 orang.

Sedangkan untuk jumlah responden di tingkat provinsi berjumlah 1.200 orang dengan margin of error 2,9 persen. Lalu, di tingkat kabupaten/kota dengan 800 responden dengan margin of error 3,4 persen. Secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang masuk dalam survei tersebut berjumlah 66.530 orang.

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional