Loading...

Sikap Kenegarawanan Diperlukan Dalam Menjaga Kedaulatan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Menjaga kedaulatan bangsa memerlukan sikap kenegarawanan. Para pendiri bangsa sudah mencontohkan bagaimana sikap kenegarawanan bukan saja mampu merebut kedaulatan, tetapi juga menjaga dan memperkuatnya.

“Bangsa Indonesia membutuhkan langkah konkrit guna menjaga dan memperkuat derajat kedaulatan,  agar memiliki keleluasaan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran.” Demikian diungkapkan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurut Sudirman, IHN merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam kajian, pendidikan, dan penerangan di bidang kepemimpinan. Untuk terus menyumbangkan bakti dan pemikiran, IHN menggelar Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa untuk menyongsong seabad Kemerdekaan yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (26/10) di Istana Wapres, Jakarta.

“Munas diselenggarakan sebagai iuran pemikiran bagi bangsa dalam mempersiapkan masa depan yang jauh, seabad kemerdekaan Indonesia, 2045,” tutur Sudirman.

Sudirman Said menambahkan, pilihan musyawarah sebagai bentuk dari pertemuan akademis (academic meeting), dimaksudkan untuk memberikan pesan tentang pentingnya format musyawarah, sebagai cara Indonesia di dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

“Para akademisi akan menyampaikan hasil pemikiran yang obyektif dan jangka panjang, dengan melihat harus bagaimana orientasi pembangunan kedepan.” Kata Sudirman.

Sudirman juga menjelaskan, ada tiga masalah besar yang akan menjadi persoalan bangsa dan akan menjadi pembahasan pada acara ini.  Ketiganya adalah: kesenjangan sosial-ekonomi,  politik dan hukum yang masih belum sesuai dengan harapan warga, kohesi sosial yang terancam, serta tekanan globalisasi.

“Masalah-masalah tersebut jika tidak diatasi secara mendasar, dikhawatirkan akan membawa pengaruh pada kualitas persatuan bangsa, dan pada gilirannya mempengaruhi kedaulatan bangsa,” jelas Sudirman.

Hasil-hasil Munas, nantinya akan disampaikan kepada publik dalam bentuk penerbitan dan kegiatan-kegiatan konsultasi publik. Proses ini menjadi bagian dari langkah konkrit pelibatan publik luas.

“Makin banyak pihak yang berpikir jauh tentang masa depan bangsa, akan makin baik, dan akan membuat kita makin optimistis menatap hari depan,” ujar Sudirman, yang juga bakal calon gubernur Jawa Tengah ini.

Sejumlah pakar dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang strategis lainnya akan hadir dan ikut menyampaikan pikirannya dalam Munas yang akan berakhir 27 Oktober 2017  ini. Di antara pakar yang hadir adalah Jimly Asshiddiqie, J Kristiasi, Faisal Basri, Refly Harus, Haedar Nashir, dan sejumlah intelektual bangsa lainnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
JK: Tak Mudah Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan tidak mudah untuk menyelidiki dug...
Panglima TNI: Kejuaraan Lomba Tembak Ajang Uji Kemampuan Prajurit TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kejuaraan lomba menembak dapat digunakan untuk ajang menguji kemampuan pra...
Kanal: Nasional