Loading...

Soal Penyalahgunaan NIK/KK saat Registrasi Ulang Kartu Prabayar, Ini Penjelasan Kemenkominfo

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Berkenaan dengan berita yang sedang ramai dibicarakan masyarakat dengan adanya satu NIK tertentu yang ternyata di belakangnya terdapat sejumlah 50 nomor yang terdaftar dalam proses rgistrasi nomor prabayar seluler, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) yang sekaligus menjadi Ketua BRTI Prof. Ahmad M. Ramli membenarkan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran nomor jumlah banyak yang memakai satu NIK tertentu, dan telah dilakukan pendalaman yang terjadi yaitu penggunaan NIK dan KK yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara.

“Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyelahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” kata Ramli dalam rilis resminya, Senin (5/3).

Ramli menegaskan penyalahgunaan identititas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum.

Ramli menambahkan, Kementerian Kominfo menghimbau kembali kepada masyarakat tetap berhati-hati menjaga Identitas Individu agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Begitu juga, ketika meminta bantuan untuk registrasi kartu prabayar agar data NIK dan NO.KK tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang. Jangan sampai di catat, difoto, di fotocopy kecuali pada gerai milik operator langsung.

“Kementerian Kominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. Agar masyarakat yg NIK dan KKnya digunakan secara tanpa hak agar menghubungi gerai operator,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo lanjut Ramli terus memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kementerian Kominfo melalui Ketua BRTI Prof Ahmad Ramli juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak.

Ramli juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

(fr)

Berita Lainnya
Malam 212 Dianggap Bermuatan Politik, Yusuf Martak: Gak Usah Panik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membe...
Masyarakat dari Berbagai Penjuru Hadiri Malam Munajat 212 di Monas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Agenda munajat bertema "Meningkatkan Peran Ulama untuk Memperkuat Ukhuwah ...
PKS berjanji menghapus pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda Bidang Ekonomi, Muhammad ...
Pakar: Jokowi-Prabowo Pilih ‘Main Aman’ di Debat Capres SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga Suko Widodo menilai k...
Kementerian LHK Digabung, Ini Penjelasan JK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penggabungan Kementerian Lingkungan...
Kanal: Nasional