Loading...

Sri Bintang Pamungkas Dukung Pemilu Tanpa Money Politik

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Berbicara tentang maraknya praktek politik uang (money politic) yang selalu mewarnai pesta demokrasi (pemilu), sesungguhnya tidak lepas dari praktek-praktek penggunaan uang yang seolah menjadi hal wajar demi meloloskan misi politik seorang calon kepala daerah atau parpol. Banyak pihak yang menanggapinya sebagai hal yang sudah biasa, tetapi bagi sebagian pihak money politic yang marak justru memprihatinkan dan harus dihilangkan.

Menanggapi praktek money politic, tokoh politik sekaligus akademisi (dosen) Universitas Indonesia, Ir. Sri Bintang Pamungkas, S.E., M.Si., Ph.D   menilai Pemerintahlah yang seharusnya memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang. Dan penyadaran itu harus diiringi dengan tindakan para elit politik yang bersih dari money politic sehingga sikap itu bisa dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat luas.

“Yang harus menyadarkan masyarakat agar anti terhadap money politic adalah Negara. Negara dan para elit politik yang mau berpesta ria inilah yang harus sadar terlebih dahulu”, ungkap Sri Bintang Pamungkas (SBP) saat dikunjungi wartawan tajuktimur.com di kediamannya dikawasan Cibubur-Jakarta Timur, Selasa (20/03).

Maraknya praktek politik uang yang justru memperlebar pintu masuk praktek rasuah sudah tentu menjerumuskan para elit politik untuk berpolitik secara kotor, sehingga banyak kepala daerah baik bupati maupun gubernur yang terlibat kasus korupsi dan kariernya terpaksa berakhir didalam hotel prodeo (tahanan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejenuhan masyarakat terhadap para politikus kotor inilah yang juga mempengaruhi tingkat antusiasme masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik (golput). Tak heran jika persentase suara golput dari sejumlah pelaksanaan pemilu terus meningkat bahkan terakhir mencapai 30%.

“Kalau ada partai golput, ya merekalah yang menang, itu saja. Artinya golput bukan penyebab, justru yang perlu dipertanyakan kenapa orang tidak mau berpartisipasi, karena apa?”, ujar SBP saat menyikapi tingginya suara golput.

Lebih lanjut ia mengatakan karena adanya sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu, maka menjadi hal yang tidak penting bagi masyarajat selaku pemilih untuk mengikuti pemilu jikalau hanya memunculkan politikus kotor.

“Dimana-mana, di dunia itu (money politic red) tidak boleh. Dimana James Riadi memberikan bantuan kepada Bill Clinton pada tahun 1993, sehingga dia menang? Memang saya menduga kemenangan itu bukan karena James Riadi, tetapi itulah tahun ketika James Riadi membantu seseorang yang bernama Bill Clinton untuk memenangi kampanye presiden. Hingga akhirnya James Riadi diperiksa oleh kongres Amerika dan dikenai hukuman tidak boleh menginjakan kaki di Amerika,” ungkap SBP.

Sementara itu terkait dengan perkembangan penerapan sistem Otonomi Daerah (otda) yang telah berjalan sebagai hasil dari reformasi, SBP menilai otda adalah bagian dari sistem pemerintahan yang bagus karena lebih mempresentasikan kbhinekaan. Provinsi Bangka Belitung atau Kepulauan Riau (Kepri) menurutnya merupakan contoh pelaksanaan otonomi  daerah di tingkat provinsi yang bisa dijadikan contoh. Namun kewenangan pemerintahan otda menurut SBP harus lebih berada pada Gubernur, Bukan bupati dan walikota.

Alasannya Presiden BJ. Habibie pada waktu itu, termasuk sebetulnya yang punya ide itu mentri Perumahan Rakyat (menpan) Ryaas Rasyid,  mengatakan bahwa kalau nanti terjadi semacam gejolak seperti di Maluku Selatan atau di Papua dan Aceh, tidak perlu mengerahkan TNI untuk memadamkannya.

“Otda itu sudah mempresentasikan kebhinekaan Indonesia,” tutup SBP.

(dw)

Berita Lainnya
Ukhuwah Islamiyah Wujudkan Pemilu Damai 2019 TANGERANG SELATAN, TAJUKTIMUR.COM - Mabes Polri bekerja sama dengan yayasan Majelis Taklim Ad Dzikri...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Awasi Tarif Maskapai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Perhubungan mengeluarkan edaran kepada Unit Penyelenggara Band...
Masyarakat Terlibat Politik Uang Bisa Dipidana PALU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, Ruslan Husein, menegaska...
Dompet Dhuafa Gelar Kampanye Humanesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dompet Dhuafa menggelar aksi humanesia. Aksi kampanye ini dengan semangat ...
KPK: UU Tipikor di Indonesia Belum Berstandar Internasional JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi No...
Kanal: Nasional Pilkada