Loading...

Sri Mulyani: Kenaikan Gaji Presiden dan Wakil Presiden adalah Hoaks

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tidak ada kenaikan gaji untuk Presiden maupun Wakil Presiden, seperti yang tersebar dalam media sosial belakangan ini. Hal itu disampaikan Menkeu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin (12/03/18).

“Itu tidak ada dan belum pernah dibahas. dan menurut saya, yang disampaikan MenPAN bahwa itu adalah hoax, ya memang begitu. Di dalam kurun medsos yang sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dibuat, dan dokumen-dokumen yang dibuat seperti mirip dengan pemerintah kemudian dipublikasikan.” Jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, belum pernah ada pembahasan mengenai kenaikan gaji untuk Presiden dan Wakil Presiden selama ini.

“Jadi kita tidak ada pembahasan mengenai hal itu sama sekali, sama sekali tidak ada.” tegas Sri.

Adapun mengenai wacana kenaikan gaji untuk (PNS), masih akan diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dan RAPBN 2019. Menurut Sri Mulyani, semua rencana tersebut masih dalam rancangan pertimbangan pemerintah untuk nantinya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kalau gaji PNS nanti di dalam RKP 2019 dan RAPBN 2019. Kita akan men-design berdasarkan sesuai yang selama ini kita sampaikan pada Dewan. Di dalam Nota Keuangan biasanya kenaikan gaji maupun pembayaran gaji ke 13 maupun untuk pensiun itu biasanya dimasukkan oleh Presiden pada saat Nota Keuangan bulan Agustus,” pungkasnya.

(fr)

Berita Lainnya
SPKKL Kupang Uji Coba Aplikasi Pelaporan Kejadian Laut Berbasis Android KUPANG, TAJUKTIMUR.COM - SPKKL Kupang mengajak peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan...
BMKG: Waspada Potensi Banjir dan Longsor Meningkat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau masuknya mus...
Kemenag Uji Coba Sistem Daftar Nikah Online JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Agama telah meluncurkan Sistem Informasi Pernikahan Berbasis W...
KPI minta PRSSNI Dorong Anggotanya Hindari Pelanggaran Siaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta Persatuan Radio Swasta Siaran Nas...
Pengamat: Publik Harus Pertanyakan Program Capres-Cawapres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan...
Kanal: Nasional